HARMONISASI SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN S-209/ PK.3/2016 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN PERATURAN WALIKOTA KOTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota M
| Main Author: | Pramulia, Aditama Nur Ilham |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2712 |
Daftar Isi:
- Aditama Nur Ilham Pramulia, Lutfi Efendi, S.H,. M.Hum, Agus Yulianto, S.H, M.H Email: addit.347@gmail.com ABSTRAK Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-XI/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada intinya membatalkan ketentuan tentang penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi sebesar 2%, maka penentuan besarnya tarif menara telekomunikasi menjadi kewenangan tiap-tiap daerah. Sebagai respon dari Putusan MK ini, Menteri Keuangan memberikan rumusan yang digunakan untuk menghitung besaran tarif retribusi Menara Telekomunikasi di tiap-tiap daerah. Rumusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Kepada Gubernur/ Bupati/ dan Walikota di seluruh Indonesia dengan Nomor S-349/ PK/ 2015. Oleh sebab itu pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota Malang lewat Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 telah mengatur aturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun demikian pada tahun 2016, muncul Surat edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016 kepada para kepala daerah tentang rumus penghitungan tarif retribusi yang baru. Namun sampai dengan awal tahun 2018 ini Pemerintah Kota Malang belum jua menetapkan peraturan penghitungan retribusi menara telekomunikasi yang mengacu pada surat edaran kementerian keuangan tahun 2016. Kata kunci: Surat Edaran, Retribusi, Menara Telekomunikasi ABSTRACT Upon the decision made by Constitutional Court Number 46/PUU-XI/2014 which revoked the clarification of Article 124 of Law Number 28 Year 2009 on Tax and Regional Levy, in which the provision on the stipulation of 2% levy charged for the operation of telecommunication tower was revoked, meaning that the percentage of levy charged for the tower has become the authority of each regional area. In response to the decision made by Constitutional Court, the Minister of Finance has issued formulation used to calculate the amount of levy for telecommunication tower control in each region. This formulation is written in Circular of the Ministry of Finance to Governor/Regent/and Mayor in entire Indonesia Number S-349/PK/2015. Therefore, in 2015, the local government of Malang, through the Mayor Regulation of Malang Number 84 Year 2015, stipulated the regulation regarding Procedures of Charging Levy for Telecommunication Tower Control. However, in 2016 a circular was issued by the Minister of Finance Number S-209/PK.3/2016 addressed to all regional heads regarding the formula to calculate new levy, but not until in the early 2018 did local government of Malang set the regulation regarding levy calculation for the operation of telecommunication tower as referred to the Circular issued by the Ministry of Finance in 2016. Keywords: circular, levy, telecommunication tower