PENYERAHAN PASAR DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA
| Main Author: | Lubis, Nuke Irfayanti |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2682 |
Daftar Isi:
- oleh : Nuke Irfayanti Lubis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Angkatan 2012 ABSTRAK Pasar tradisional yang dibangun pemerintah daerah dikelola oleh pemerintah daerah termasuk pula pasar tradisional yang berlokasi di desa. Namun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa mengamanatkan bahwa pasar tradisional yang terletak di desa merupakan kewenangan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa, Kabupaten Mojokerto telah melakukan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa pasca penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa ialah terkait rencana, organisasi, susunan, anggaran serta pengawasan. Sebelum diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Desa, seluruh rangkaian kegaiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. setelah terjadi penyerahan kewenangan, terdapat pula perubahan terkait rangkaian pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa yakni berubah menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa. Kendala yang dihadapi terkait sarana prasarana pasar dan keamanan pasar. Kata Kunci: Pasar, pengelolaan dan pemberdayaan pasar ABSTRACT Traditional markets built by Local Government are managed by Local Government, including the traditional markets located in the village. However, the Minister of Home Affairs Regulation Number 42 Year 2007 on village Market Management mandates that the traditional marked located in the village is within the authority of Village Government. Based on the Regulation of the regent of Mojokerto Number 50 Year 2012 on Village Market Management Guidelines, Mojokerto Regency has carried out the prevailing laws and regulations. The management and empowerment of village market after it is submitted from Local Government to Village Government is related to plan, organization , arrangement, budget and supervision. Before submitting its authority to the Village Government, the whole series of management activities and empowerment of the village market are carried out by Local Government. After the transfer of authority, there are also changes related to the series of management and empowerment of the village market that is changed to the authority of the Village Government. This is evidenced by the enactment of the Regulation of the Regent of Mojokerto Number 51 Year 2012 on Village Market Management Guidelines. Obstacles encountered are related tp the infrastructure and security of market. Keywords: Market, management and empowerment of market