PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MENGHAPUS INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TIDAK RELEVAN (KAJIAN PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTAG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
| Main Author: | Mushoddaq, Mohammad Hanif |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2650 |
Daftar Isi:
- Mohammad Hanif Mushoddaq, Yuliati, Ardi Ferdian.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail: hanifmoh86@gmail.com ABSTRAK Sebagaimana aturan mengenai penghapusan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam rumusan Undang-undang tersebut tidak ada konsekuensi terhadap penyelenggara sistem elektronik jika tidak menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, konsekuensi tersebut berupa pertanggungjawaban terhadap Penyelenggara Sistem Elektonik jika tidak menghapus Informasi dan Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan. Perbuatan penyelenggara sistem elektronik yang tidak menghapus informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak relevan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, Pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada individu ataupun korporasi yang tidak menghapus berita yang sudah tidak relevan di internet dan pertanggungjawaban ditujukan langsung kepada pihak atau website yang telah membuat atau mempublikasikan informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa data pribadi seseorang atau berita yang tidak relevan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penyelenggara, Sistem Elektronik ABSTRACT As order of concerning abolition of information of electronic or irrelevant electronic document in Indonesia have been arranged in Section 26 sentence (3) Law of Republic Of Indonesia Number 19 Year 2016 About Change For Number Law 11 Year 2008 About Information And Electronic Transaction. In the formula of law there no consequence to organizer of electronic system otherwise vanish the information of electronic and/or irrelevant electronic document, the consequence in the form of responsibility to Organizer of System Elektonik otherwise vanish the Information and irrelevant Electronic Document. Deed of Organizer of electronic system which do not vanish the information of electronic and irrelevant electronic document can be told by as doing an injustice, Liable responsibility to individual and or corporation which do not vanish the irrelevant news in internet and responsibility addressed direct to party or website made or publicize the information of electronic and electronic document in the form of personal data of irrelevant news or somebody. Keyword: Responsibility, Organizer, Electronic System