KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS SEBAGAI PEMEGANG HAK KEBENDAAN DALAM HAL KEPAILITAN (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-VI/2008)
| Main Author: | Sidqie, Muhamad Hakim |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2633 |
Daftar Isi:
- Muhamad Hakim Sidqie, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait kedudukan hukum kreditur separatis sebagai salah satu kreditur dalam suatu proses kepailitan. Kedudukan dan penggolongan kreditur diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, UU Perpajakan, dan terkhusus UU Kepailitan dan PKPU. Dalam penelitian ini fokus pembahasan adalah mengenai salah satu jenis kreditur, yaitu kreditur separatis kaitannya dalam hal kepailitan. Selain berdasar pada undang-undang, pembahasan menggunakan fokus analisis putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dan putusan MK No. 18/PUU-VI/2008. Terdapat pertentangan antara kedua putusan MK tersebut sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun terhadap perihal yang sama, kedua putusan MK tersebut memberikan amar putusan yang memiliki implikasi hukum yang bertolak belakang. Terdapat konflik antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan adanya permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti. Meskipun menyangkut perihal yang sama, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan sebuah putusan yang memiliki implikasi hukum yang kontradiktif. Posisi kreditur separatis dalam putusan MK. 18/ PUU-VI/2008 tetap berada di atas dan mendahului hutang terhadap upah pekerja; bahwa dalam putusan MK. 67/PUU-XI/2013, kreditur separatis berada di bawah upah buruh yang tidak dibayar jika terjadi kepailitan. Hal ini berimplikasi pada salah satu pihak, yaitu kreditur separatis sebagai pemegang hak kebendaan yang timbul dari adanya jaminan khusus (terhadap benda-benda tertentu). Dalam lingkup yang lebih luas, hal itu juga menyebabkan perubahan pada norma dan esensi dasar hukum jaminan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab perbedaan antara kedua keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan analisis atas dasar argumentasi pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan judicial review tersebut. Meski di satu sisi para pekerja membutuhkan perlindungan, akan tetapi putusan MK. 67/PUU-XI/2013 memberikan solusi pintas yang sebenarnya berdampak negatif di ranah hukum jaminan. Penulis lebih cenderung sepakat dengan putusan MK. 18/PUU-VI/2008 yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa terkait pembayaran upah pekerja jika terjadi kepailitan harusnya dilindungi melalui kebijakan sosial yang konkrit dengan memperbaiki peraturan mengenai Ketenagakerjaan. Kata kunci: Kreditor Separatis, Perlindungan Hukum, Hukum Kepailitan. ABSTRACT This study discussed the legal position of the secure creditor law as one of the creditors in a bankruptcy process. The position and classification of creditor is regulated in several laws and regulations, including in the Civil Code, Employment Law, Taxation Law, and especially the Bankruptcy and PKPU Law. In this study the focus of the discussion was about one type of creditor, namely the secure creditor related to bankruptcy. Besides using the the law, the discussion used the focus of analysis on the Constitutional Court Decree number 67 / PUU-XI / 2013 and Decree No. MK. 18 / PUU-VI / 2008. There was a conflict between the two Constitutional Court decrees which resulted in interesting legal issue to examine. Although both were addressed for the same issue, the two Constitutional Court's decrees provide a verdict which has contradictory legal implications. The position of the secure creditor in the decision of the Constitutional Court. 18 / PUU-VI / 2008 remained positioned above and precedes the debt to the wages of workers; whereas in the decision of the Constitutional Court. 67 / PUU-XI / 2013, the secure lender is under the wage of unpaid laborers in the event of bankruptcy. This has impication onbone party, namely the secure creditor as the holder of material rights arising from the existence of special guarantee (against certain objects). In wider scope it also causes changes to the basic norms and essences of the law of guarantee. Therefore, this study was conducted to determine the cause of differences between the two decisions of the Constitutional Court by conducting an analysis on the basis of argumentation of judges' consideration in deciding the two applications of judicial review. Although on the one hand the workers need protection, the decision of the Court. 67 / PUU-XI / 2013 provides a shortcut solution that actually has a negative impact in the realm of legal guarantees. The author is more inclined to argument on the decision of the Court. 18 / PUU-VI / 2008 which in conclusion suggests that the problem of paying the wage of workers in the event of bankruptcy is protected through concrete social policies by improving the regulation in the Employment Law. Keywords: Secure Creditor, Legal Protection, Bankrupt Company.