PERGESERAN PARADIGMA REGULASI SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.85/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN UNDANG-UNDANGSUMBER DAYA AIR
| Main Author: | Nurashari, Aisyah |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2578 |
Daftar Isi:
- Aisyah Nurashari, Imam Koeswahyono, Diah Pawestri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: nurashari.aisyah@gmail.com ABSTRAK Regulasi sumber daya air di Indonesia, khususnya undang-undang mengalami pergeseran paradigma mengenai pengelolaan dan hak atas air. Hal ini tercermin dari beralihnya UU No. 11 Tahun 1974 (pengairan) ke UU No. 7 Tahun 2004 (Sumber Daya Air). Pada UU pengairan, nilai-nilai dan fungsi atas air adalah nilai sosial yang berasaskan pada kekeluargan. Sedangkan UU Sumber Daya Air telah bergeser menjadi fungsi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, penguasaan atas air diziinkan untuk diberikan kepada badan hukum, kelompok tertentu bahkan perorangan. Pada tahun 2013, UU Sumber Daya air dibatalkan dan pengaturan atas air kembali kembali Pada UU Pengairan. Kembalinya regulasi sumber daya air ke UU Pengairan, menimbulkan banyak problematika. Perbedaan rezim, hak menguasai negara, dan kontrak penguasaan atas air yang diwarnai kerancuan menyebabkan pembaharuan UU sumber daya air harus segera dilakukan. Selain itu adanya PP No. 121 Tahun 2015 memuat norma-norma UU Sumber Daya Air menambah kekaburn hukum dari pengaturan sumber daya air Kata Kunci:Pergeseran paradigma, sumber daya air, penguasaan atas pengelolaan atas air, hak atas air. ABSTRACT Regulation of water resources in Indonesia, especially laws experienced a paradigm shift on the management and the right to water. This is reflected from the transferring of Act No. 11 Year 1974 (water) to Act No. 7 of 2004 (Water Resources). In the ACT ON irrigation values and functions on the water is a social value that is based on the togetherness. While the Act on Water Resources have been moved to be social and economic function. In this case the responsibility of the water given to the body of law, certain groups even individual. In 2013, ACT ON Water Resources and the setting on the water canceled return back in the ACT ON Irrigation Water. The return of regulation of water resources to ACT ON Irrigation cause many problems. The difference of the regimes, rights over the state and contract control over water colored with the ambiguity, causing the renewal of the ACT ON water resources must be done immediately. Key Words: paradigm shift, water resources, control over the management of the water rights to water.