PERLINDUNGAN HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Main Author: Fadhilah, Annisa Nur
Format: Article eJournal
Bahasa: ind
Terbitan: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2017
Online Access: http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2569
Daftar Isi:
  • Annisa Nur Fadhilah, Ratih Dheviana P. H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: ichafadh@gmail.com ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menganalis perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengkajinya dengan prinsip keadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan jenis bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis. Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil bahwa Perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT atas PHK adalah dengan memaknai Pasal 82 UU Ketenagakerjaan bahwa cuti melahirkan tidak termasuk ke dalam masa kontrak kerja. Selanjutnya, perlindungan hukumnya dilakukan secara preventif dan represif dengan menggunakan keadilan distributif dan korektif. Prinsip keadilan akan terpenuhi dengan jaminan pemenuhan perlindungan hukumnya dengan memperhatikan pihak yang lebih lemah posisinya, bahwa keadilan di sini harus menjamin kesejahteraan pekerja. Kata Kunci: Cuti Melahirkan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja ABSTRACT This study was intended to analyze the protection of maternity leave right of maternity leave for female workers who are tied to a Specific Time Work Contract over Work Termination and study it with the principle of justice. To solve this problem, this study employed normative juridical method with statute approach method, using primary and secondary law materials that were analyzed systematically. Based on the discussion, it was found that the protection of maternity leave rights for women workers who are tied by PKWT on layoffs is by interpreting Article 82 of the Manpower Law that the maternity leave is not included in the working contract. Consecuently, the legal protection made available is done preventively and repressively using distributive and collective justive. The principle of justice will be fulfilled by guaranteeing the fulfillment of its legal protection by regarding the party with weaker position. It is to ensure that justice must guarantee the workers' welfare. Keywords: Maternity Leave, Agreement for A Specified Time, Work Termination