MAKNA MELALAIKAN PADA PASAL 49 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
| Main Author: | Trisnayani, Larasati |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2551 |
Daftar Isi:
- Larasati Trisnayani, Warkum Sumitro,S.H.,M.H.,M.Hamidi Masykur,S.H.,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : larasatitrisnayani@yahoo.com ABSTRAK Dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dijelaskan syarat pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya adalah sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Pencabutan tersebut dapat dilakukan oleh pengadilan atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang pencabutan kekuasaan orang tua terdapat perbedaan hakim dalam memutus perkara tentang makna melalaikan. Dengan demikian Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan belum dapat memberikan kepastian hukum. Makna melalaikan dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan perbuatan melawan hukum. Ketentuan lalai dalam perbuatan melawan hukum tersebut dapat diartikan sebagai melalaikan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Untuk membuktikan kalimat tersebut juga harus melalui persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dengan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta hukum dan barang bukti di persidangan. Kata Kunci : Melalaikan, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Kepastian Hukum. ABSTRACT In Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph (a) of Law Number 1 Year 1974 about Marriage concerning the revocation of the parent’s power to the child, it is explained that the revocation of the parent’s power toward their child isquite negligent the obligation to their child. Such revocation may be made by a court with the request of another parent, a child’s family in a straight line upward and an adult sibling or an authorized official. In the Decision of the High Religious Court of Surabaya Number: 78 / Pdt.G / 2007 / Pta.Sby which canceled the Judgment of the Religious Court of Surabaya Number: 1302 / Pdt.G / 2006 / PA.Sby about the revocation of parental authority there are differences of judges in deciding the meaning of neglect. Thus the Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph (a) of the Marriage Law has not been able to provide legal certainty. The meaning of neglect can be interpreted as negligent as in the provisions of the act against the law. The negligent provisions in the act against the law can be interpreted as neglecting something that violates the rights of others, contrary to the legal obligations of those who do such act, and contrary to morality, as well as the principles of social intercourse concerning the honor of others or the goods of others. To prove the sentence also must be through the trial case of the revocation of parental power by submitting to judge’s consideration based on legal facts and evidence in the court. Keywords: Neglect, Removal of Parent Power, Legal Certainty.