Lihat Juga

• Penerapan Sanksi Administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang)
  oleh: Sukmandari, Henny
  Terbitan: (2017)
• PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) PASCA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT JAMSOSTEK MENJADI BPJS (STUDI DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MALANG)
  oleh: Fatmawati, Muslikhatun Dwi; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Terlambat Mendaftarkan Pekerjanya Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Studi Kasus Pada Perusahaan Di Rancaekek
  oleh: Alyah, Alijawati
  Terbitan: (2017)
• Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Pascatransformasi Kelembagaan Pt Jamsostek Menjadi Bpjs (Studi Di Kantor Bpjs Ketenag
  oleh: Fatmawati, MuslikhatunDwi
  Terbitan: (2016)
• TINJAUAN YURIDIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERHADAP PERUSAHAAN DALAM KEPERSERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 (STUDI DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN BLITAR)
  oleh: Hirata Hk, Yoshi
  Terbitan: (2018)