PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang)
| Main Author: | Sukmandari, Henny |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2497 |
Daftar Isi:
- Henny Sukmandari, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H,M.H. Email: hennyskmndari08@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan tentang sanksi administratif pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang terhadap pemberi kerja, pekerja yang tidak mendaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang telah disebutkan bahwa pemberi kerja maupun pekerja wajib mendaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi yang tidak mendaftar akan dikenai sanksi administratif sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan sanksi administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? (2) Apa hambatan dan upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang dalam menerapkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data Primer, Sekunder, Tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriprif kualitatif berdasarkan peraturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan teknik memperoleh data melalui wawancara dan studi dokumen, mempelajari dan mengutip sumber data dari sumber-sumber yang tersedia yaitu berupa studi literatur di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH-UB), Peraturan Perundang-Undangan, Internet, serta artikel yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka Penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni penerapan pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum bisa berjalan dengan baik karena adanya hambatan dari Pemerintah yang kurang tegas dalam memberikan sanksi, dan kesadaran perusahaan itu sendiri. Kata Kunci: penerapan pasal, sanksi administratif ABSTRACT This study discused the administrative sanction on the National Social Security for Employment in Malang given to the employers and employees who do not register for the program of social security for employment. The law states that employers and employees are obliged to register in the social security for employment program. For those who fail to comply will be subjected to administrative sanction as contained in Law number 24 year 2011 about the National Social Security System. Thus, the research problems formulated were: (1) How is the implementation of the administrative sanction of article 17 of Law Number 24 Year2011 about National Social Security System? (2) What are the obstacles encountered and solutions offered by the National Social Security System for Employment in Malang in implementing article 17 of Law Number 24 Year 2011 about the National Social Security System? This study employed empritical juridical method with sociological juridicial approach. The primary, secondary, and ertiary data obtained was analyzed using descriptiv equalitative technique by refering to the regulation about the National Social Security System. The data collection techniques used were interview and document study by analyzing and quoting from sources of data in the forms of literatures available in the Document and Information Center of Faculty Of Law Universitas Brawijaya, legislation, internet, and articles related to the imposition of administrative sanction in the National SocialSecurity System of Employment in Malang. The result of the study show that article 17 of Law Number 24 Year 2011 about the National Social Security System has not been well implemented due to the government that is less firm in imposing sanction and also the company’s lack of awareness. Keywords: article implementation, administrative sanction