ANALISIS YURIDIS TERKAIT SITA JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
| Main Author: | Mawaddaty, Arini Ulfa; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2444 |
Daftar Isi:
- Arini Ulfa Mawaddaty, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: arinium13@gmail.com Abstrak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tepatnya pada Pasal 10 mengatur tentang sita jaminan. Akan tetapi terdapat kekaburan hukum mengenai pengaturan sita jaminan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3). Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan batasan perlindungan hukum kreditor sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan dan makna jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan di dalam perkara kepailitan. Batasan perlindungan hukum kreditor sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan adalah bersifat eksepsional, hal mana berarti jika terdapat permohonan dari Kreditor untuk melakukan sita jaminan maka seluruhnya merupakan kewenangan dari Hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusannya. Makna jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dari kedua belah pihak yaitu debitor dan kreditor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditor, Jaminan yang Dianggap Wajar oleh Pengadilan JURIDICAL ANALYSIS ON COLLATERAL FORECLOSURE AS LEGAL PROTECTION FOR CREDITOR IN THE CASE OF BANKRUPTCY (A Normative Study on Article 10 Paragraph (2) and (3) of Law Number 37 year 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Delay) Arini Ulfa Mawaddaty, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Faculty of Law, Brawijaya University Email: arinium13@gmail.com Abstract Article 10 of Law number 37 year 2004 on Bankruptcy and Delay of Debt Payment regulates the collateral foreclosure. Hoever there is legal obscurity regarding paragraph (2) and paragraph (3). Therefore, the research problems formulated were related with the boundary of legal protection given to creditor as a reference to the refusal or acceptance of collateral foreclosure and the meaning of security that is considered reasonable by the Court in case of bankruptcy. The boundary of legal protection to creditor used as reference of refusal or acceptance of the collateral foreclosure is exceptional which indicates that there is a request from the creditor for a collateral foreclosure, that is the authority of the judge to consider and issue the decree. Security is considered to be reasonable by the court is an effort to maintain balance between the interest of both he creditor and debitor. Keywords: Legal protection for Creditor, Security that is considered reasonable by Court.