KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH MUNAKAT (KONFLIK NORMA)
| Main Author: | Fahmi, Hasyim; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2429 |
Daftar Isi:
- NAMA : HASYIM FAHMI DOSEN PEMBIMBING I : WARKUM SUMINTRO. S.H., M.H. DOSEN PEMBINGBING II : Dr. SUWNADI. S.H., M.H. Masalah perceraian menurut Hukum Islam dengan Hukum Positif terdapat perbedaan. Perceraian atau jatuhnya talak dalam Hukum Islam seperti, suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi, meskipun secara Hukum Islam kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan sah, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dikatakan sah secara yuridis apabila dilakukan di depan Pengadilan, dan setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sah. Dengan adanya perceraian di bawah tangan menyebabkan keabsahan diragukan serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan perceraian di bawah tangan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara bawah tangan, kemudian ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah, apabila telah mendapat ketetapan, maka selanjutnya dilakukan itsbat sekaligus perceraian untuk mengesahkan perceraian tersebut. Kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya mengesahkan perceraian tersebut secara hukum, tetapi juga untuk memeriksa perkara tersebut. Keywords: Keabsahan Jatuhnya Talak, perceraian, Hukum Islam, Hukum PositifDivorce issue according to Islamic Law with Positive Law there are differences. Divorce or the fall of divorce in Islamic Law such as, the husband who deliberately or unintentionally throws words containing the elements of divorce, can be declared dropped divorce to his wife. However, even though the Islamic Law is legally valid, it is not legitimately legitimate, because according to Law No. 1 of 1974 on Marriage, divorce is legally valid if it is done before the Court, and every Court decision must have the power Laws that are permanent or legitimate. With the divorce under the hand causes the validity of doubt and do not have the power of law. Efforts to resolve divorce issues under the hand that had previously held a marriage under the hands, and then wanted to propose a divorce to the Religious Court must first apply for marriage marriage, if it has been awarded, then the next thing done and divorce divorce to legalize the divorce. The authority of the Religious Courts not only legitimately endorses the divorce, but also to examine the case.Keywords: Validity of Divorce, divorce, Islamic Law, Positive Law