PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM MENDAPATKAN PASPOR (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang )
| Main Author: | Pradina, Metha Afifa Kusuma; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2368 |
Daftar Isi:
- MethaAfifaKusumaPradina, Dr. Ismail Navianto,SH.,MH , Eny Harjati,SH.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: metha.afifa@gmail.com ABSTRAK Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitaspemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara dan masa berlakunya selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan. Persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan paspor dengan menyerahkan Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotocopy Kartu Keluarga, FotocopyAkteKelahiran, Fotocopy Surat Nikah, Foto copy Ijazah.Dalam pengurusan untuk mendapatkan paspor ada beberapa orang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan pemalsuan identitas seperti kartu keluaga, kartu tanda penduduk, akta nikah, ijazah yang dilakukan oleh tersangkaNgatini dan AniMusfiroh. Sehingga, dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kelas I Kota Malang adalah Pembuatan Surat Perintah Penyidikan, Pembuatan Surat Perintah Tugas, Pembuatan Surat dimulainya Penyidikan, Melakukan Pemanggilan terhadap saksi dan tersangka, Melakukan Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, Melakukan penyitaan dokumen persyaratan pembuatan paspor yang dimiliki tersangka. Alasan penyidik pegawai negeri sipil tidak menerapkan sanksi yang ada dalam pasal 126 huruf C Undang-Undang Keimigrasian karena Ngatini dan AniMusfiroh hanyalah korban dari calo yang tidak bertanggung jawab. Dalam kenyataannya Ngatini dan AniMusfiroh telah melakukan pemalsuan identitas dengan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh paspor bagi anak dan keponakannyayang ingin bekerja ke luar negeri tetapi masih dibawah umur, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kelas I Kota Malang menerapkan sanksi berupa tidak boleh membuat paspor selamanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridisempiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Sebaiknya, pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kelas I Kota Malang tetap melanjutkan penyidikan sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang dan menerapkan sanksi dalam pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Kata Kunci: Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas, Paspor, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang THE INVESTIGATION ON IDENTITY FORGERY CRIME IN OBTAINING PASSPORT (STUDY AT FIRST-CLASS IMMIGRATION OFFICE FOR MALANG CITY) Metha Afifa Kusuma Pradina, Dr. Ismail Navianto,SH.,MH , Eny Harjati,SH.,M.Hum. Faculty of Law, University of Brawijaya Email: metha.afifa@gmail.com ABSTRACT Passport was an official document released by relevant officer of a certain nation containing identity of the holder that would be used for the journey across the border. The interval of usage was usually five years after the date of issuance. The requirement for obtaining passport would include the copy of Identity Card, the copy of Family Card, the copy of Birth Certificate, the copy of Marriage Certificate, and the copy of Graduation Certificate. In registering for passport, some supplicants may diverge the rules by committing identity forgery. Ngatini and Ani Musfiroh were accused as falsifying their data in Identity Card, Family Card, Marriage Certificate and Graduation Certificate. This case was given a follow up by the Civil-Servant Investigator of First-Class Immigration for Malang City by issuing Letter of Investigation Order, Letter of Assignment Order, and Letter of Executing Investigation, and also by taking actions including summoning witness and suspect, examining witness and suspect, and seizing passport-related documents held by the suspects. The reason why the Investigator did not apply legal sanction in Article 126 Letter C in Immigration Law was because both suspects Ngatini and Ani Musfiroh were only the victims of irresponsible brokerage. However, both suspects intentionally committed identity forgery crime by giving false data or improper information in obtaining passport for their daughter and niece whose age still below the legal age for working abroad. This crime was considered as violating the law by the Civil-Servant Investigator of First-Class Immigration for Malang City, and therefore, legal sanction was subjected to the suspects by prohibiting them from passport registration for their lifetime. Research type was law research. Method of research was empirical juridical with sociological juridical approach. Sampling technique was using purposive sampling. Data were analyzed with qualitative descriptive method. It was suggested thatthe Civil-Servant Investigator of First-Class Immigration for Malang City should proceed the investigation pursuant to the relevant law, must subject the suspect to legal sanction stated in Article 126 Letter C in Law No.6/2011, and should coordinate with relevant agencies. Keywords: Investigation on Identity Forgery Crime, Passport, First-Class Immigration Office for Malang City