PENGATURAN PENGENAAN PAJAK IKLAN TERHADAP AKUN MEDIA SOSIAL
| Main Author: | Marwah, Andi; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2340 |
Daftar Isi:
- Andi Marwah, Dr. Tunggul Anshari, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya andimarwah@hotmail.com Sektor pajak merupakan sumber pendapatan paling besar untuk anggaran Negara setiap tahunnya. Semakin pesat perkembangan jaringan e-commerce khususnya di media sosial sudah menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Indonesia saat ini. Namun Undang-Undang perpajakan yang ada belum disesuaikan dengan model bisnis yang berkembang di masyarakat, salah satunya merupakan endorsement dan buzz marketing yang merupakan kegiatan beriklan di media sosial. Beralihnya model iklan konvensional menjadi iklan secara online tersebut tentunya harus diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang rinci dan komperehensif agar tidak terjadi penghindaran pajak oleh masyarakat. Selain itu dibutuhkan kepastian hukum untuk para pelaku bisnis di media sosial dan juga keadilan diantara pelaku iklan konvensional dan iklan online di media sosial. Pengaturan mengenai Pajak Iklan ini dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang PPn yaitu Jasa Kena Pajak karena iklan di yang dilakukan di media sosial tersebut merupakan suatu hal yang termasuk kategori Jasa dalam Undang-Undang PPn dan memenuhi syarat Jasa Kena Pajak. Pemerintah juga seharusnya bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam hal pengawasan dan pengenaan pajak bagi bidang e-commerce lainnya agar sesuai dengan kebutuhan masyakarat. Kata Kunci : Pajak Iklan, Media Sosial ABSTRACT REGULATING THE ADVERTISING TAX ON SOCIAL MEDIA Andi Marwah, Dr. Tunggul Anshari, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya andimarwah@hotmail.com Taxes is the most biggest income for government in almost every year. The fastest development of e-commerce especially in social media is become one of the main income for Indonesian people nowadays. But the Tax Act that is avalaible in the state are not provided the need of business model that grows in society, the model of advertising which become so popular now is endorsement and buzz marketing in social media. The shifting of conventional model of advertising to the online model of advertising should be followed by the law that is clearly regulate in specific things that coveree the need of society. The certainty of law also become the needs of the advertiser and justice for both who are in conventional advertising industry also online advertising industry. The regulating of Advertising Tax can be include to the Value Added Tax Act which in section Service tax based because the advertising that is happened social media is meet the qualifications of Service definition in Value Added Tax Act. The government also need to work together with other government entity to watch and tax the other model of e-commerce to meet the needs of society. Keywords : Advertising Tax, Social Media