KEDUDUKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG PERKOPERASIAN
| Main Author: | Saputri, Hera Ayu; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2316 |
Daftar Isi:
- Hera Ayu Saputri, Dr. Bambang Winarno, SH., MS. Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: heraputri17@gmail.com Abstraksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan UU No. 17 Tahun 2012 tidak berlaku dan kembali menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sementara waktu sampai terbentuk undang-undang baru. Beberapa pasal UU No. 17 Tahun 2012 terkait Koperasi Simpan Pinjam disingkat KSP bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 1 angka 1, pasal 80, pasal 82, 83 dan 84. Melihat kondisi demikian penulis berpendapat apakah terdapat pengaruh kuat yang terjadi terhadap kedudukan KSP ketika dasar hukum yang digunakan sudah tidak berlaku. Mengingat KSP sebagai salah satu jenis koperasi yang keberadaannya diakui oleh masyarakat sebagai badan usaha berbadan hukum maka penyesuaian untuk kembali pada UU No. 25 Tahun 1992 dapat mempengaruhi beberapa ketentuan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-harinya yang awalnya menganut UU No. 17 Tahun 2012. Berlakunya kembali UU No. 25 Tahun 1992 juga melahirkan ketentuan lain yaitu penyusunan anggaran dasar KSP. Anggaran dasar yang berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2012 harus menyesuaikan ketentuannya dengan UU No. 25 Tahun 1992. Tidak terdapat akibat hukum yang terjadi ketika didalam anggaran dasar KSP masih menggunakan UU No. 17 Tahun 2012. Penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini membahas terkait Undang-Undang tentang Perkoperasian yang mengalami judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kata kunci: Kedudukan Koperasi Simpan Pinjam, Putusan Mahkamah Konstitusi, Akibat hukum. THE POSITION OF SAVING ANG LOANS COOPERATIVE POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 28/PUU-XI/2013 BASED ON INDONESIAN POSTIVE LAW ABOUT COOPERATIVE Hera Ayu Saputri, Dr. Bambang Winarno, SH., MS. Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., MKn. Faculty of Law Brawijaya University Email: heraputri17@gmail.com Abstract The decision of the Constitutional Court Number 28/PUU-XI/2013 states that Law no. 17 year 2012 does no longer apply and Law no. 25 of 1992 on Cooperation is reactivated for a while until a new law is established. Several articles of Law no. 17 of 2012 related to saving and loan cooperative, abbreviated as SLC, is contrary to the 1945 Constitution. Those articles are Article 1 number, Article 80, Article 82, 83, and 84. That being said, this research wanted to investigate whether there is a strong influence on the position of KSP when the legal basis used is not valid. Considering SLC is one of saveral cooperative type whose existance is recognized by the community as legal entity, the adjustment to return to Law no. 25 year 1992 may affect some provisions of the implementation of its daily operational activities that intially embraced Law no. 17 year 2012. The re-enactment of Law no. 25 year 1992 also gave birth to another provision that is the preparations of SLC basic budget. Basic budget that is based on Law no. 17 year 2012 must adjust its provisions with Law no. 25 year 1992. There is no legal consequence that occur if an SLC still conforms to Law no. 17 year 2012. This research used normative juridical research method because this study discussed the Act on Cooperative experiencinf judicial review by the Constiutional Court. The approaches employed were statute and conceptual approaches. Keywords : Position of Saving and Loan Cooperatives, Decisions of the Constitutional Court, Legal consequences.