PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KARTU SELULER TELKOMSEL DARI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (STUDI DI PT TELKOMSEL KOTA JAKARTA)

Main Author: Hadi, Helen Dona Tamara; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Format: Article eJournal
Bahasa: ind
Terbitan: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2017
Online Access: http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2287
Daftar Isi:
  • Helen Dona Tamara Hadi, Dr. Sihabudin, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: helendonaa@icloud.com ABSTRAK Mengingat kondisi di negara-negara maju, sejauh ini di Indonesia belum ada peraturan perundangan khusus di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi (privacy protection act). Masyarakat Indonesia juga cukup resah dengan adanya fenomena kebocoran data pribadi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas penerapan dari pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 15 ayat (2) PP PSTE oleh Telkomsel tidak optimal. Hal ini dikarenakan dari 3 faktor, yakni faktor substansi hukumnya, struktur hukum, dan budaya hukum. Upaya untuk masalah ini adalah PT Telkomsel melakukan perbaikan pada pengelolaan kerahasiaan informasi data pribadi pengguna kartu seluler Telkomsel, meratifikasi standard dalam policy-nya, menggiatkan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih berhati-hati dengan kasus kebocoran data yang masih marak terjadi. Sehingga, disarankan bagi pengguna kartu seluler Telkomsel lebih berhati-hati terkait dengan data pribadinya. Disarankan bagi pihak Telkomsel untuk lebih meningkatkan pengawasan mengenai perlindungan data pribadi pengguna kartu selulernya. Sehingga, perlindungan data pribadi dapat berjalan secara optimal. Kata Kunci:perlindungan hukum, data pribadi Abstract Given the conditions in developed countries, so far in Indonesia there is no special legislation in Indonesia regulations governing the protection of personal data (privacy protection act). Society of Indonesia is also quite restless by the existence of the phenomenon of the leakage of personal data. This research includes the types of empirical research that uses methods of juridical approach to sociology. From the results obtained that the effectiveness of the implementation of Article 26 paragraph (1) of the Act of the Republic of Indonesia number 19 of 2016 Amendments of the Law of The Republic Indonesia Number 11 of 2008 concerning ITE jo article 15 section (2) PP PSTE by Telkomsel is not optimal. This is because of three factors, i.e. factors substance law, legal structure, and cultural law. Efforts to this issue are PT Telkomsel make improvements on the management of information confidentiality of personal data card users mobile Telkomsel, ratified standard in policy, encourage socialization to society. This is done in order to make the community more careful with data leak case still lively going on. So, it is recommended for users of mobile Telkomsel card is more cautious, associated with personal data. Recommended for Telkomsel to further enhance supervision concerning the protection of personal data a user cell card. So, the protection of personal data can run optimally. Keywords: legal protection, personal data