PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN (STUDI NORMATIF PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 459/PDT/P/2007/PN.JKT.TMR PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015)
| Main Author: | Abdillah, Sukma Puspita Aziz; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2283 |
Daftar Isi:
- Sukma Puspita Aziz Abdillah, Warkum Sumitro, SH., MH, dan Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM.. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : sukmabunteg@gmail.com ABSTRAK UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan, Namun pada perkembangannya adanya Penetapam Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr tentang pengesahan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan yang mengabulkan permohonan pasangan suami isteri karena alasan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, kealpaan dan ketidaktahuan aturan hukum serta adanya risiko yang mungkin timbul dikarenakan pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi pada harta bersama. UU Perkawinan secara tegas mengatur waktu pembuatan perjanjian kawin. perjanjian kawin setelah perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 atas permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 29 UU Perkawinan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa “sejak perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) telah membatasi 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” secara bersyarat sepanjang dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Artinya tafsir MK terhadap Pasal 29 UU Perkawinan membolehkan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan atau selama ikatan perkawinan yaitu “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”. Namun setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015, perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dan sah selama dalam ikatan perkawinan sehingga telah memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian kawin dan memberikan kebebasan bagi pasangan suami isteri untuk menentukan kapan membuat perjanjian kawin serta isi perjanjian kawin dengan pembatasan selama dalam ikatan perkawinan. Kata Kunci : Perjanjian kawin, pasca putusan Mahkamah Konstitusi. PRENUPTIAL AGREEMENT MADE AFTER MARRIAGE (NORMATIVE STUDY OF STATE COURT DECISION No. 459 / PDT / P / 2007 / PN.JKT.TMR AFTER ENACMENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION No. 69 / PUU-XII / 2015) SUKMA PUSPITA AZIZ ABDILLAH, Warkum Sumitro, SH., MH, dan Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM.. Faculty of Law, Brawijaya University, Malang Email : sukmabunteg@gmail.com ABSTRACT Marriage Law which stated that prenuptial agreement should be conducted on or before the marriage took place. But in its development, the State Court Decision No. 459 / Pdt / P / 2007 / PN.Jkt.Tmr on a validation of making prenuptial agreement after marriage took place approving a petition of married couples for reasons not contrary to the law, religion and morality, negligence and ignorance rule of the law, and the presence of risks that may arise due to the work of husband and wife have consequences and responsibility in the joint property. Condition about the period of making prenuptial agreement in Marriage Law expressly prohibits the making of prenuptial agreementt after the marriage took place declared contrary to the Constitution of NRI In 1945 through the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XII / 2015 request for the substantive examination of Article 29 of the Marriage Law. In its decision, the Constitutional Court stated that phrase "since the marriage was took place" in Article 29 chapter (3), and phrase "as long as the marriage lasts" in Article 29 chapter (4) had limited two individuals to do or when to do a agreement, so contradictory to Article 28E chapter (2) on the Constitution of NRI In 1945 conditionally as long as it means including during the bond of marriage. It means that the interpretation of the Constitutional Court against Article 29, Marriage Law allows the making of prenuptial agreement after the marriage took place or during bond of marriage taking place "at the time; before marriage took place or during the bond of marriage". . This is evidenced by the State Court Decision 459 / Pdt / P / 2007PN.Jkt.Tmr. However, after the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XII / 2015, prenuptial agreement could be make after marriage and it is legitimate as long as the bond of marriage, so that has been providing law certainty toward prenuptial agreement and provide freedom for married couples to determine when they want to make a prenuptial agreement, and the contents of it restricted by during the bond of marriage. Keywords: Prenuptial Agreement, after state Court Decision