PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERKAIT PASAL 11 AYAT (1) JO PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
| Main Author: | Hartawan, Kusuma Hadi; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2280 |
Daftar Isi:
- Kusuma Hadi Hartawan, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S. ; Yenny Eta W, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: imanuel_edo@yahoo.com Abstrak Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, padahal menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia telah diatur bahwa objek jaminan fidusia wajib didaftarkan pada pasal 11 ayat (1) dan telah diatur mengenai tata cara eksekusi pada Pasal 29 ayat (1) dan bila tidak maka bisa diajukan gugatan keperdataan untuk menguasai objek jaminan fidusia tersebut. Namun pihak perusahaan tidak melaksanakan dua ketentuan di atas dan mengeksekusi objek jaminan tersebut secara sepihak tanpa persetujuan debitur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga perusahaan perlu melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut baik secara Litigasi, Non-Litigasi, serta upaya preventif untuk mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Kata kunci: Eksekusi,Fidusia Abstract This study deals with the implementation of the execution of a fiduciary guarantee object which is not registered, there is found execution of fiduciary guarantee that objects are not registered, and according to the provisions of Act Number 42 of 1999 regarding Fiduciary guarantee has arranged that the mandatory fiduciary guarantee of the objects listed in article 11 sub article (1) and has been set regarding the ordinance execution in article 29 sub article (1) and if not then it could be filed lawsuit to control the fiduciary guarantee object. But the company does not implement two provisions in the above object and execute the guarantee unilaterally without the consent of the debtor. From the results of research that has been done, it can be concluded that the execution process is not done in accordance with Act number. 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantee so that needs to be done the law solving efforts both in litigation, Non-litigation, as well as preventive efforts to prevent these problems happen again. Keywords : Execution, Fiduciary