LEGALITAS KEGIATAN PENAMBANGAN DI WILAYAH LAUT YANG BELUM MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Kegiatan Penambangan di Lepas Pantai Kepulauan Falkland)
| Main Author: | Bimantara, Bagus Nova; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2267 |
Daftar Isi:
- Bagus Nova Bimantara, Nurdin, Dhiana Puspitawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Novabima@yahoo.co.id Abstrak Sengketa perolehan wilayah darat antara satu negara dengan negara lain dapat berdampak pada perolehan wilayah laut di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah sengketa kedaulatan Kepulauan Falkland antara Argentina dengan britania Raya. Meski pun sengketa kedaulatan telah diselesaikan mealui referendum pada tahun 2013, namun masih terdapat polemik lain, yakni terkait kegiatan pengeboran minyak di lepas pantai Kepulauan Falkland. Argentina memprotes kegiatan tersebut dengan dalih belum adanya kesepakatan batas wilayah laut di sekitar Kepulauan Falkland. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh kedaulatan Britania Raya terhadap perolehan wilayah laut di sekitar Falkland dan menganalisa legalitas kegiatan yang dilakukan di perairan ini selama belum ada penetapan batas. Penelitian ini berjenis Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Kasus. Jenis data pada penelitian ini meliputi sumber-sumber Hukum Internasional sebagai data primer, tulisan-tulisan dari ahli hukum sebagai data sekunder, dan artikel berita sebagai data tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kepulauan Falkland hanya berstatus Overseas Territory bagi Britania Raya, namun tidak berpengaruh terhadap penetapan batas wilayah laut di sekitarnya. Terkait legalitas kegiatan pengeboran minyak, meski salah satu pihak memprotes, namun kegiatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dikatakan ilegal karena tidak ada kesepakatan di antara kedua pihak. Kata kunci: Batas wilayah laut, Kepulauan Falkland, legalitas kegiatan Abstract Dispute on the acquisition of land territory between one country and another may have an impact on the acquisition of the surrounding maritime area. One example is the Falkland Islands sovereignty dispute between Argentine with United Kingdom. Even though the dispute has been resolved through sovereignty referendum in 2013, but still there is another polemic, which is related to the activities of offshore oil drilling in Falkland Islands. Argentine protested these activities under the pretext of lack of agreement on the sea border around Falkland Islands. This research was conducted with the aim to analyze the effect of the United Kingdom sovereignty against the acquisition of maritime area around the Falkland Islands and analyze the legality of the activities carried out in these waters which currently has no clear delimitation. This research is a qualitative research with Legal Approach and Case Approach. The type of data in this study includes the sources of international law as the primary data, the writings of jurists as secondary data, and news articles as the tertiary data. The results showed that although the status of the Falkland Islands is only an Overseas Territory of the United Kingdom, but does not affect the delimitation of the sea areas in the vicinity. Related to the legality of the activities of oil drilling, although one of the parties protested, but these activities can not entirely be said is illegal because there is no agreement between the parties. Keywords: Maritime Boundary Delimitation, Falkland Islands, Legal status of activities