ANALISA YURIDIS PENGGELAPAN OLEH ESCROW AGENT DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK
| Main Author: | Hidayat, Mochammad Nur; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2230 |
Daftar Isi:
- Mochammad Nur Hidayat, Masruchin Ruba’I, Prija Djatmika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: afrizalmuktiw@gmail.com Abstrak Tulisan ini difokuskan pada Pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 dan pasal 372 KUHP,yang mepengaturan dan sanksi pidana pada tindak pidana penggelapan dalam bidang perjanjian perdagangan elektronik. Namun, di dalam UU No 11Tahun 2008 belum merumuskan secara eksplisit tentang tindak pidana penggelapan.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan sanksi yang tepat bagi Escrow Agent yang telah melakukan tindak pidana penggelapan pada perjanjian perdagangan elektronik. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil dari tulisan ini adalah bahwa pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 dan pasal 372 KUHP dapat di jadikan sebagai sanksi pidana bagi rekening bersama (Escrow Agent) yang telah melakukan tindak pidana dalam perjanjian perdagangan elektronik. Kata kunci: Penggelapan oleh Escrow Agent dalam perjanjian perdagangan elektronik Abstract This paper focused on Article 28 clause (1) juncto, article 45 constituion of the republic of Indonesia, number 11 year 2008, and article 372 of KUHP, which is focused about regulation and criminal sanctions on the criminal act of embezzlement in electronic commerce agreements. However, in article 45 number 11 year 2008 constituion of the republic of Indonesia, has not formulated explicitly for criminal act of embezzlement. This paper is aims to find out the settings/regulation and the appropriate sanctions for Escrow Agent who has been the criminal act of embezzlement in electronic commerce agreement. This paper used the normative juridical method with legislation approach and case approach. The interpretation is used grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of this paper shown are article 28 paragraph clause 1, article 45 of constituion of the republic of Indonesia, number 11 year 2008, and article 372 of KUHP can be made as a criminal sanctions for rekening bersama (Escrow Agents) who has been the criminal acts in electronic commerce agreements. Keywords: Embezzlement by Escrow Agent in electronic commerce agreements.