STUDI NORMATIF SINKRONISASI PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN (MENURUT PASAL 51 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 22, 26, 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
| Main Author: | Putri, Happy Vistadhylia; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2228 |
Daftar Isi:
- Happy Vistadhylia Putri, Warkum Sumitro, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : find.happyvista@gmail.com Abstrak Penelitian ini membahas mengenai tidak sinkronnya dan tidak jelasnya peraturan pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai itu dan Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian perkawinan. Rumusan masalah yang dirumuskan yaitu dasar pertimbangan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pembatalan karena pelanggaran perjanjian perkawinan padahal Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengaturnya dan akibat hukum dari tidak sinkronnya mengenai hal itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam adalah karena menjunjung tinggi derajat wanita dalam perkawinan, penguasa negara saat itu yang menyusun Kompilasi Hukum Islam menjunjung tinggi kemaslahatan sesuai kaidah fiqhiyyah dan menghindari kemudharatan khususnya dalam perkawinan,serta terbukanya hak bagi istri untuk memfasakhkan perkawinannya sesuai juga dengan hadist Nabi s.a.w. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak sinkronnya aturan mengenai itu adalah terganggunya nilai-nilai kepastian hukum dalam nilai-nilai filsafat ajaran Islam dan Undang-undang Perkawinan dan terganggunya kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional. Untuk mencapai sinkronisasi, dibutuhkan kejelian Hakim Pengadilan Agama dalam menginterpretasikan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang pas untuk dipadukan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22,26,27 jika suatu saat nanti menghadapi persoalan pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dimintakan oleh istri untuk suaminya itu. Kata Kunci : Sinkronisasi, Pembatalan Perkawinan, Pelanggaran Perjanjian Perkawinan SYNCHRONIZATION NORMATIVE STUDY OF MARRIAGE CANCELLATION BECAUSE BREACH OF MARRIAGE AGREEMENT (BY ARTICLE 51 COMPILATION OF ISLAMIC LAWS AND ARTICLE 22,26,27 LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE) Happy Vistadhylia Putri, Warkum Sumitro, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H. Faculty of Brawijaya University Email : find.happyvista@gmail.com Abstract The research discusses about unsynchronized and uncleared regulation of marriage cancellation because breach of marriage agreement in article 51 Compilation of Islamic Laws regulate about this, but article 22,26,27 Law number 1 of 1974 about Marriage not regulate about marriage cancellation because breach of marriage agreement. Formulation of problems are the consideration of article 51 Compilation of Islamic Laws which it regulate of marriage cancellation because breach of marriage agreement and the legal consequence of unsynchronized between article 51 Compilation of Islamic Laws and article 22,26,27 Law Number 1 of 1974 about Marriage. The result of study showed that the consideration of article 51 Compilation of Islamic Laws are respect or uphold the dignity of women, makers of Compilation of Islamic Laws very uphold the welfare accordance with the fiqhiyyah principle (avoid losses), and the right of a wife for “fasakh” her marriage according to article 18 Islamic Marriage Book of Allah and the Prophet hadist. The legal consequence of unsynchronized of article 51 Compilation of Islamic Laws and article 22,26,27 Law Number 1 of 1974 about Marriage are disruption rule of law values of philosophy in Islam and also Law about Marriage. and then more legal consequence, disruption legal position of Compilation Of Islamic Law in rule of national law. To achieve synchronization, needed the carefulness in work by judge of religion courts for more interpreting article 51 Compilation Of Islamic Laws to fit combined with article 22,26,27 Law Number 1 of 1974 about Marriage which hierarchy is higher than Compilation of Islamic Laws. Keywords : Synchronization, marriage cancellation, breach of marriage agreement