PENERAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERDASAR PASAL 57 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Kota Malang)
| Main Author: | Firosa, M. Asfa; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2203 |
Daftar Isi:
- M. Asfa Firosa; Dr. Tunggul Anshari, S.N, S.H, M.Hum; Agus Yulianto, S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-Mail : firosasfa@gmail.com Abstrak Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidakefektifan terkait pemungutan retribusi parkir di parkir tepi jalan umum Kawasan Alun-Alun Kota Malang dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Fenomena yang terjadi di mana petugas parkir seringkali tidak memberikan karcis dalam melaksanakan layanan jasa parkir. Mengingat retribusi parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain tersebut berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dengan adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi parkir, apabila ditinjau dalam perspektif efektivitas hukum, maka penegakan hukum atas peraturan daerah tersebut belum dapat dikatakan mencapai tujuan peraturan itu sendiri. Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi Parkir, Karcis, Pendapatan Asli Daerah Abstract The background of this research is related to the ineffectiveness of the levy charged for parking on the public roadside parking area Town Square Malang Malang Regional Regulation No. 3 of 2015 on Public service levies. The phenomenon that occurs where parking attendants often did not leave a ticket in implementing parking services. Given the parking fees is one of the income sources of Malang City. In Article 57 Paragraph (2) of the Regulation of Malang City Number 3 of 2015 states that the levies collected by using an assessment letter from local levies or other equivalent document, other documents in the form of tickets, coupons, and a subscription card.. Given the number of factors that are impediments to the levy charged for parking, when viewed in the perspective of the effectiveness of the law, then the law enforcement on the local regulation can not be said to achieve the purpose of the legislation itself. Keywords : Harvesting , Levy Parking , Tickets , Local Revenue