PELAKSANAAN PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) SESUAI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 BERKAITAN DENGAN TAHUN 2016 DI PERUSAHAAN ROKOK DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MALANG)
| Main Author: | Armandita, Astika Shintia; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2016
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2159 |
Daftar Isi:
- Penerapan Upah Minimum Kota Malang berdasarkan peraturan Gubernur nomor 68 tahun 2015 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang di terapakan 70% yang sudah menerapkan dan 30 % belum menerapkan. Efektifitas penerapan Upah Minimum Kota Malang yang ada di perusahaan rokok di kota Malang, berdasarkan hasil penelitian adalah sudah efektif terbukti sudah 70% perusahaan rokok di Malang sudah menerapkan. Pemerintah diharapkan agar membuat sebuah kebijakan pengupahan,terutama menyangkut penetapan besaran Upah Minimum Kota dibuat secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek dari segi pengusaha dan buruh agar saling diuntingkan dengan demikian arah penetapan upah minimum dapat berorientasi pada kepentingan seluruh pihak. Bagi pekerja/buruh diharapkan agar selalu menegetahui hak-haknya yang didapat dari perusahaan terkait besaran upah, dengan demikian buruh tetap disiplin kerja. ABSTRACT As many as 70% cigarette companies in Malang have implemented the ruke of Malang Minimum Wage under the regulation of the Governor number 68 year 2015 of the Department of Employment ,Malang. Meanwhile, the trest 30% have not implemented the rule yet. Based on the findings of the study, the minimum wage rule in Malang has been effectively enacted that is reflected from the fact that 70% of the cigrette companies in Malng have put the rule into action. The government is expected to make a wage policy, especially regarding with the determination of the amount of the city’s minimum wage by considering aspects in terms of employers and employees in order that both get benefits. Thus, the establishment of a minimum wage can be oriented to the interests of all parties. Workers / laborers are expected to always understand their rights derived from the companies which is related to wage so that workers still have discipline at work. Keywords: City’s Minimum Wage (UMK) Kata kunci : UPAH MINIMUM KOTA (UMK)