AKIBAT HUKUM TIDAK DIBENTUK PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
| Main Author: | Lebu, Kamaludin Lipa |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2139 |
Daftar Isi:
- Abstract Tax on Acquisition of Land and Buildings, hereinafter referred BPHTB is one type of Local Tax is a tax on acquisition of land and / or buildings. The purpose of the collection BPHTB improve the reception area and hopes to cover the needs of regional spending. The fact that occurred in the district government has not formed a decree governing the examination of BPHTB as provided in Article 87 Paragraph (4) and (5) the district Regional Regulation No. 2 of 2011 on Local Taxes. As a result, provide opportunities for taxpayers who are not acting in good faith toying with the transaction price and the market price as well as allow it to cooperate with officers from the relevant authorities of fraud in the collection of BPHTB. This situation clearly gives loss to the district government in increasing local revenue. So were interested to examine the legal issues. The method used for this study is a normative legal research. Normative legal research approach law (statute approach) for reviewing legislation. While the conceptual approach (conceptual approach) in order to produce the concept of improvement. Next is an analytical approach (analytical approach) is to analyze the regulations to build and provide legal arguments on legal issues studied. Based on the research required to establish district head decree to fill legal vacuums in Article 87 Paragraph (4) and (5) the district Regional Regulation No. 2 of 2011 on Local Taxes. Thus creating legal certainty and legal justice, harmonization and synchronization in the implementation of the regulations on the Field Inspections BPHTB. The suggestion of writing a thesis by author is therefore not the establishment of the decree law then in filling the void that is doing discretion. Key word: simple examination courses bphtb, emptiness law Abstrak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB adalah salah satu jenis Pajak Daerah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tujuan dari pemungutan BPHTB adalah meningkatkan penerimaan daerah dan harapannya dapat menutup kebutuhan pengeluaran daerah. Kenyataan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lembata belum membentuk Peraturan Bupati yang mengatur Pemeriksaan terhadap BPHTB seperti yang ditentukan Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Akibatnya memberi peluang bagi Wajib Pajak yang tidak beritikad baik mempermainkan harga transaksi dan harga pasar serta memungkinkan untuk bekerjasama dengan oknum dari instansi terkait melakukan penggelapan dalam pemungutan BPHTB. Keadaan ini jelas memberi kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti persoalan hukum ini. Metode yang digunakan untuk Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji peraturan. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menghasilkan konsep perbaikan. Selanjutnya adalah pendekatan analitis (analytical approach) adalah menganalisis peraturan untuk membangun dan memberikan argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian maka Bupati Lembata wajib membentuk Peraturan Bupati guna mengisi Kekosongan hukum pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum, harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan peraturan tentang Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB. Saran dari penulisan tesis oleh Penulis adalah oleh karena belum dibentuknya Peraturan Bupati maka dalam mengisi kekosongan hukum tersebut adalah melakukan diskresi. Kata Kunci: pemeriksaan sederhana lapangan bphtb, kekosongan hukum