EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
| Main Author: | Purba, David Oloan; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2016
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2133 |
Daftar Isi:
- David Oloan Purba Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: davipurb@gmail.com Abstract Permit Traffic Impact Analysis for the hotel business given by the Department of Transportation Malang after their trials Traffic Impact Analysis which results in Traffic Impact Analysis documents. However, the implementation rules Malang Regional Regulation No. 7 of 2010 is still weak. Therefore many developers / businessman Hotel unlicensed Traffic Impact Analysis in carrying out the construction. Efforts Analysis of Impact of Traffic for the hotel business as a form of enforcement of the Regulation of Malang City Number 7 of 2010 is still not optimal in practice, due to several factors obstacles both internal of the agencies concerned (Department of Transportation Malang Licensing Service Agency (BP2T) Malang and Malang city Public Works Department), as well as from external constraints in this case the developer / entrepreneur Hotel in Malang who still do not know the entry into force of the regulation. Keywords: Traffic Impact Analysis, Hospitality Business, Local Regulation Abstrak Ijin Analisis Dampak Lalu Lintas untuk usaha perhotelan diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang setelah adanya uji Andalalin yang hasil Andalalin tersebut yang dibentuk berupa dokumen Andalalin. Namun implementasi aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 masih lemah maka dari itu, banyak para pengembang/ pengusaha Hotel yang tidak memiliki ijin andalalin dalam melaksanakan pembangunannya. Upaya Analisis Dampak Lalu Lintas untuk usaha perhotelan sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 masih belum optimal dalam penerapannya, dikarenakan beberapa faktor hambatan baik internal dari instansi-instansi yang bersangkutan (Dinas Perhubungan Kota Malang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang), maupun dari hambatan eksternal dalam hal ini pihak pengembang/pengusaha Hotel di Kota Malang yang masih belum mengetahui diberlakukannya Perda tersebut. Kata Kunci: Analisis Dampak Lalu Lintas, Usaha Perhotelan, Peraturan Daerah