ANALISA JANGKA WAKTU PENANGKAPAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
| Main Author: | Sofa, Sunda Denuwari; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2016
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2107 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Sunda Denuwari Sofa, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2016, ANALISA JANGKA WAKTU PENANGKAPAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Dr. Ismail Novianto, S.H. M.H., Alfons Zakariah, S.H., LL.M. Persoalan radikalisme dalam bangsa Indonesia telah lahir sejak delapan puluh tahun silam. Perkembangan terorisme di Indonesia melebihi Negara maju dan menyamai perkembangan terorisme di India dan Pakistan. Bahkan di beberapa negara berkembang, perkembangan terorisme sangat menonjol karena latar belakang ekonomi, sosial, politik dan geografi. Reaksi terhadap penerbitan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme didorong oleh Resolusi di DK PBB Nomor 1373 dan kecenderungan untuk menyimpangi prinsip-prinsip “due process of law” dan lebih berpihak pada perlindungan dan hak korban daripada pelaku teror. Dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan terkait jangka waktu penangkapan terduga terorisme ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights dan pengaturan jangka waktu penangkapan terduga terorisme dalam Criminal Code Act 1995 Australia dan The Terrorism Act 2006 Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan tehnik analisa data dengan logika deduktif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud mendeskripsikan dan menganalisa pasal 28 dikaitkan dengan ketentuan ICCPR mengenai Liberty and Security of Person dan perundang-undangan terorisme di Negara Autralian dan Inggris. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan dalam pasal 28 tidak sesuai dengan ketentuan ICCPR dan perundang-undangan terkait jangka waktu penangkapan di negara Australi dan Inggris. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya bahwa ICCPR menjadi optik analisa terhadap pasal 28 terkait jangka waktu penangkapan yang menjadi acuan bagi semua negara anggota peratifikasi. Jangka waktu atau lamanya masa penangkapan dalam pasal 28 tidak mencerminkan ketentuan ICCPR yang dijelaskan lebih lanjut oleh Human Right Committe dalam General Comment No. 35, bahwa kebebasan individu dan keamanan individu sangat mutlak yang dilindungi oleh Deklarasi Universal. ICCPR Memperbolehkan negara dalam hal perampasan kebebasan sementara waktu atau penangkapan, akan tetapi tidak semena-mena. Jangka waktu atau lamanya masa penangkapan dalam pasal 28 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 butir 3 ICCPR mengenai hak individu yang ditangkap atas dugaan suatu kejahatan untuk segera dihadapkan dimuka hakim. Ketika terduga terorisme ditangkap lantas harus menunggu 7 hari agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Perbedaan ketentuan mengenai jangka waktu penangkapan dalam pasal 28 ditentukan lebih lama dibandingkan dengan ketentuan jangka waktu penangkapan di negara Australia dan Inggris yang hanya memberikan waktu 48 jam atau 2 hari untuk melakukan penangkapan awal. Semakin lama jangka waktu penangkapan, maka semakin berpotensi lahirnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Jika penulis amati pasal 28 sangatlah rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia ditinjau dari konvensi Internasional terkait HAM dan perundang-undangan terorisme di negara Australia dan Inggris. Kata kunci : Jangka Waktu, Penangkapan, Hak Asasi Manusia. ABSTRACT Sunda Denuwari Sofa, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, September 2016, ANALYSIS DURATION OF ARREST IN ARTICLE 28 OF LAW NUMBER 15 OF 2003 ON COMBATING CRIME OF TERRORISM BASED ON HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE, Dr. Ismail Novianto, SH M.H., Alfons Zakariah, SH, LL.M. The problem of radicalism in the Indonesian nation has been born since eighty years ago. The development of terrorism in Indonesia was higher than developed countries and equal development of terrorism in India and Pakistan. Even in some developing countries, the development of terrorism is very prominent because of the background of the economic, social, political and geography. Reaction to the publication of legislation eradication of terrorism is driven by UN Security Council Resolution No. 1373 and the tendency to deviate the principles of "due process of law" and more in favor of the protection and rights of the victims rather than the perpetrators of terror. In this study discusses the issues related to the arrest of an unexpected period of terrorism in terms of the International Covenant on Civil and Political Rights and the setting period of unexpected arrests of terrorism in the Criminal Code Act 1995 of Australia and The Terrorism Act 2006 of England. This research method using a normative juridical approach to legislation (statue approach), and a comparative approach (comparative approach) with the data analysis techniques with deductive logic. This research was conducted with the intention to describe and analyze the provisions of article 28 of the ICCPR is associated with the Liberty and Security of Person and terrorism legislation in the Australian State and English. The analysis showed that the provisions of Article 28 does not comply with the provisions of the ICCPR and relevant legislation in the country of arrest period Australia and England. As is known in advance that the ICCPR into the optical analysis of Article 28 on catching period is the reference for all member states ratifying. Duration or length of arrest in section 28 does not reflect the provisions of the ICCPR further described by the Human Rights Committee General Comment No. 35, that individual freedom and security of individuals is absolutely protected by the Universal Declaration. Allowing ICCPR states in terms of deprivation of liberty temporarily or arrest, but not arbitrarily. Duration or length of arrest in section 28 was not in accordance with the provisions of Article 9 point 3 of the ICCPR regarding the rights of individuals arrested on suspicion of a crime to be immediately brought before a judge in advance. When unexpected terrorism were arrested and then had to wait for seven days in order to move to the next process. Differences in the provisions regarding the period specified in Article 28 arrest longer than the term of the arrest provision in Australia and the UK are only giving 48 hours or 2 days to do the initial arrest. The longer the term of the arrest, the greater the potential birth of a violation of human rights. If the authors observe chapter 28 are particularly vulnerable to human rights abuses in terms of international conventions related to human rights and terrorism legislation in Australia and the UK. Keyword : Period, Arrest, Human Rights.