PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP JAMINAN TANAH HAK MILIK YANG BELUM BERSERTIPIKAT
| Main Author: | Damayanti, Rum Ary |
|---|---|
| Format: | Article application/x-download eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2034 |
Daftar Isi:
- Abstract The pace of the economic development in Indonesia need of banking role , therefore, the existence of banks should be supervised and guided by government. The bank's role is not just to make profits for some people but should be felt by all of society, especially the economically weak in order to help improve their living standards.The purpose of this Research is to know and understand the legal protection against creditors that lending to micro borrowers who can submit a guarantee of land ownership rights have not been certified as well as the efforts to be undertaken by creditors if it turns out later that the debitor defaults.Type of research the author in this thesis is a juridical sociological (socio-legal) while pendekatannnya method is the approach of law (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach) and writer hope find desired scientific truth. This research results are land rights that have not been certificate can be used as collateral for the example at PT BRI ( Persero ) with a credit limit of up to Rp 50 million and has been in accordance with the regulations of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency No 4 of 1996 on the Limits of Use Power of Attorney Imposing Mortgage to Ensure Repayment of Loans specific especially for certain credit loans as referred to in Bank Indonesia Decree No. 26/24 / KEP / Dir dated May 29, 1993. If in the future the micro debitor defaults , the Bank turned out to first make a settlement with the amicable way. Judicial remedies and KPKNL are difficult to do because the court could not execute the guarantee and the auction KPKNL can not guarantee because the Bank does not have a Certificate of Mortgage over land rights that have not been bersertipikat submitted by the debtor as a credit guarantee. Key words: credit agreement , the debitor , debitor defaults, warranty, Petok D Abstrak Laju perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia membutuhkan peran perbankan, oleh sebab itu eksistensi perbankan harus diawasi dan dibina oleh pemerintah. Peran perbankan tidak hanya untuk mencari keuntungan bagi sebagian masyarakat tetapi harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat terutama golongan ekonomi lemah supaya dapat membantu meningkatkan taraf hidupnya. Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur yang menyalurkan kreditnya kepada debitur mikro yang menyerahkan jaminan tanah hak milik yang belum bersertifikat serta upaya yang bisa dilakukan oleh kreditur apabila ternyata dikemudian hari debitur tersebut wanprestasi. Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan tesis ini adalah yuridis sosiologis (sosio legal) sedangkan metode pendekatannnya adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan harapan agar untuk diperoleh kebenaran ilmiah yang diinginkan penulis Hasil penelitiannya adalah hak atas tanah yang belum bersertipikat dapat dijadikan jaminan pada PT BRI (Persero) dengan plafond kredit sampai dengan Rp 50.000.000,-, dan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1996 tentang Penetapan Batas Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu khususnya untuk kredit kredit tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993. Apabila dikemudian hari debitur mikro wanprestasi maka Bank terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian melalui pengadilan dan KPKNL sulit dilakukan dikarenakan Bank tidak mempunyai Sertipikat Hak Tanggungan atas hak atas tanah yang belum bersertipikat yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan kredit yang akhirnya Pengadilan dan KPKNL tidak dapat melakukan lelang dan eksekusi jaminan. Kata kunci: perjanjian kredit, debitur, wanprestasi, jaminan, Petok D