SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI BATAS WILAYAH DESA (Studi di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)
| Main Author: | Firdausy, Dzia |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1943 |
Daftar Isi:
- Abstract According to the provisions of Article 19 UUPA yuncto Article 3 and Article 4 PP 24 of 1997 on Land Registration, the purpose of land registration is to provide legal certainty and legal protection for land rights holders. However, the application for registration of land by landowners based AJB 12/7/II/Kec.Sgs/ 2009 in the village of Banjararum, by the District Land Office. Malang otherwise cannot be processed further and therefore above ground objects petitioned the registration has been published SHM 731/ Desa Tunjungtirto, whereas land based AJB has never applied for the registration of land or a certificate issued previously. This study examines to what legal consequences as well as any legal action taken by the owner of the land by AJB in order to obtain their rights. The method used in this research is juridical empirical method. The results of this research note that the owner of the land by AJB lose the right to be able to carry out the registration of his property. The loss of the right to obtain a certificate as proof of entitlement. The loss of the right to obtain a guarantee of protection and legal certainty. Legal efforts have been taken by the owner of the land by AJB is to file a lawsuit to the State Administrative Court in Surabaya and still own and control the physical object has its soil. Suggestions from this study is that each participating village chief to becoming a mediator in resolving this matter amicably. District Land Office. Malang checks and reassessment of the physical data and juridical data on the object land in dispute. The government create a system that can be accessed online with regard to the boundaries of the region, in particular the territorial boundaries between villages in the county.Key words: land tenure dispute, borders, land registry, legal certainty Abstrak Menurut ketentuan Pasal 19 UUPA yuncto Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun permohonan pendaftaran tanah oleh pemilik tanah berdasarkan AJB No.12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum, oleh Kantor Pertanahan Kab. Malang dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut dan oleh karena atas obyek tanah yang dimohonkan pendaftaran telah terbit SHM No.731/Desa Tunjungtirto, padahal tanah berdasarkan AJB belum pernah dimohonkan pendaftaran tanah ataupun diterbitkan sertifikat sebelumnya. Penelitian ini mengkaji mengenai apa akibat hukum serta apa saja upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan AJB agar memperoleh haknya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemilik tanah berdasarkan AJB kehilangan hak untuk dapat melaksanakan pendaftaran tanah miliknya. Hilangnya hak untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak. Hilangnya hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Upaya hukum yang telah ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan AJB adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya dan tetap memiliki dan menguasai secara fisik atas obyek tanah yang dimilikinya. Saran dari penelitian ini adalah, masing-masing Kepala Desa turut serta untuk mejadi mediator dalam menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kantor Pertanahan Kab. Malang melakukan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap data fisik dan data yuridis atas obyek tanah yang menjadi sengketa. Pemerintah membuat sistem yang dapat diakses secara online berkaitan dengan batas-batas wilayah, khususnya batas-batas wilayah antar Desa di Kabupaten. Kata kunci: sengketa kepemilikan tanah, batas wilayah, pendaftaran tanah, kepastian hukum