OPTIMALISASI PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BERGULIR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA KEDIRI TERKAIT PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKR
| Main Author: | Silfiana, Trisna Umi; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2016
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1814 |
Daftar Isi:
- Penelitian skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM khususnya bagi usaha mikro yang dilaksanakan oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Kediri. Permasalahan dalam penelitian ini ada 2 yaitu : 1) Bagaimanakah Optimalisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Kediri Terkait Program Pemberdayaan Usaha Mikro?, 2) Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana Upaya untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan Pasal 5 Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Kediri Terkait Program Pemberdayaan Usaha Mikro? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Kediri Terkait Program Pemberdayaan Usaha Mikro belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas koperasi dan UMKM maupun peserta program. Kata Kunci : Pelaksanaan, program pemberdayaan koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM