PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-VILLAGE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ASET DESA DAN KEUANGAN DESA
| Main Author: | Nayoan, Alvi Richi; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2016
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1690 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini akan mengkaji tentang Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan E-Village Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Aset Desa Dan Keuangan Desa. Judul ini diangkat karena masih belum jelasnya peraturan yang mengatur tentang peran pemerintah dalam melakukan monitoring dan permasalahan dalam melakukan monitoring. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPM-PD terhadap pelaksanaan E-village yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu bentuk pengawasan vertical. Pengawasan vertical adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh badan –badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam monitoring pelaksanaan E-village adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya sosialisasi Kata Kunci : E-Village, Kabupaten Banyuwangi, Monitoring, Keuangan Desa