DASAR PERTIMBANGAN JAKSA MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur)
| Main Author: | Martin, Brian; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2015
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1231 |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Pertimbangan Jaksa Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara penjualan lahan milik PT. Garam (pesero) yang dijual dengan harga Rp. 19 miliyar, sedangkan harga di NJOP PBB sebesar Rp. 54 miliyar sehingga dianggap menimbulkan kerugian Negara, selain itu dalam kasus Toll Gate Bandara Internasional Juanda Surabaya yang dianggap merugikan Negara kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan dan tiba-tiba dikeluarkan SP3. Dalam kedua kasus tersebut pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berpendapat kasus tidak dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dasar pertimbangan jaksa dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi ? (2) Apakah hambatan jaksa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi ? Kata Kunci : Jaksa, (SP3), Tindak Pidana Korupsi