DALAM BAYANG-BAYANG OTONOMI DAERAH KHUSUS: DILEMA POLITIK AFIRMASI DAN MERITOKRASI DALAM PENATAAN BIROKRASI DI PAPUA
| Main Author: | Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP.,M.A |
|---|---|
| Other Authors: | Supardal, Dr.,M.Si |
| Format: | Book PeerReviewed |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Tunas Gemilang Press
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repo.apmd.ac.id/804/1/pak%20son%20akhir.pdf http://repo.apmd.ac.id/804/ |
Daftar Isi:
- Kajian ini memotret ragam tantangan dan dilema penataan birokrasi yang lahir sebagai konsekuensi atas implementasi kebijakan Otonomi khusus di Papua dan Papua Barat.Sejak UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ditetapkan,gelombang penguat identitas ke-Papuaan begitu tinggi seiring dengan adanya politik afirmasi bagi orang asli Papua.Secara faktual,tuntutan untuk menduduhkan anak negri wujud politik akomodasi sanbgat kuat,yang di satu sisi berhadapan dengan dilema berupa kebutuhan memperkuat meritokrasi dalam pengelolaan birokrasi.Konsepsi ideal menurut aturan,dan di padu oleh nilai-nilai profeionalisme dalam penyelengggaraan pelayanan publik,tidak sepenuhnya mudah di capai. Tesis dalam kajian ini mengajuakan argumen,rendahnya keterkolaan penataan birokrasi di Papua berakar dari absennya pendekatan politis dalam memahami perilaku birokrasi. lowongnya pendekatan politik, acapkali menjebak para pengambilan kebijakan dalam situasi gamang yang berujung pada politisasi birokrasi yang tidak terkelola. perlu disadari pula, bahwa otonomi khusus papua lahir dari sebuah konteks yang bersifat politis dimana pilihan afirmasi lahir sebagai respon pemerintah pusat terhadap tuntutan menguatnya identitas ke-papuaan. Ringkasnya, relasi antara otonomi khusus, pengukuhan identitas, dan politik afirmasi terhadap masyarakat asli perlu diangkat kembali menjadi konteks penataan birokrasi pemerintahan di papua dan papua barat.