Kebijakan Pengembangan Pariwisata(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Provinsi.Kepulauan Bangka Belitung
| Main Author: | Januar Dwi, Baskoro |
|---|---|
| Format: | Research NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repo.apmd.ac.id/101/1/422-IP-IV-2016-JANUAR%20DWI%20BASKORO-12520017.pdf http://repo.apmd.ac.id/101/ |
Daftar Isi:
- Berdasarkan penjelasan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang hendak dicapai adalah pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Bersama dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.