PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMAKSIMALKAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI
| Main Authors: | Darwis, Wan Laila p., Pardede, Frisda Adelina |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
[ 41 ] JURNAL LEGISLASI INDONESIA
, 2016
|
| Online Access: |
http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/article/view/4760 |
Daftar Isi:
- Korupsi bukan hanya menjadi masalah di Indonesia semata, tetapi juga sudah menjadi masalah global di seluruh dunia. Untuk pemberantasannya diperlukan bukan hanya secara represif dengan memberikan hukuman yang berat tetapi juga dengan memaksimalkan pemberantasan dengan cara preventif atau pencegahan. Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkannya, termasuk peran dari Kntor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pemberantasan korupsi dengan tindakan represif semata tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Untuk memaksimalkan peran masyarakat itu diperlukan juga peran dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memberikan pemahaman berupa penyuluhan hukum mengenai bahaya korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kegiatan menyeluruh hukum yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HaM disarankan agar memasukkan materi mengenai pemberantasan korupsi. Juga bekerjasamadengan instansi terkait seperti komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Daerah.