IMPLEMENTASI KEWENANGAN DKPP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 115/PHPU.D-XI/2013
| Main Author: | Darwis, Muh. Salman |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
[ 44 ] JURNAL KONSTITUSI
, 2015
|
| Online Access: |
http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/4441 |
Daftar Isi:
- Keberanian DKPP sebagai salh satu lembaga penyelenggara Pemilu, menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan kewenangan. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas yang digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Akibatnya, dengan dilandasi dalil keadilan restoratif, DKPP mengurusi penyelenggaraan Pilkada dengan menetapkan pasangan calon peserta pilkada dan mengurusi penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon peserta pilkada dan mengurusi penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon pilkada. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 115/PHPU.D-XI/2013 memberikan teguran kepada DKPP bersifat rekomendsasi dan tidak bersifat final and binding karena menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan.