INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN
| Main Author: | Wahid, Abdul |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
[ 44 ] JURNAL KONSTITUSI
, 2015
|
| Online Access: |
http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/4278 |
Daftar Isi:
- Sudah digariskan dalam konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai satu kewajiban, yakni adalah memutus pendapat DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban yang diberikan konstitusi ini untuk membuktikan kalau Indonesia adalah negara hukum. Meskipun Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetapi kewajiban ini diragukan independensinya oleh publik, karena faktor rekruitmen hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Kalaupun mereka ini berhasil menjatuhkan vonis bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah melanggar hukum, belum tentu putusannya mutlak mengikat kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.