PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
| Main Authors: | Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
, 2023
|
| Online Access: |
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/58957 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/58957/24784 |
Daftar Isi:
- The study aims to identify adn analyze implementation of WLKP criminal law enforcement in Special Region of Yogyakarta. The company's indiscipline towards the implementation of the Mandatory Report on Employment still remains an urgency in protecting workers' rights. Because the problems of implementing WLKP have an impact on employment problems that are often faced by the people of Indonesia, especially the Special Region of Yogyakarta, including the exploitation of child labor, non-fulfillment of social security, working time that exceeds the limit in the rules and inappropriate remuneration. The WLKP crime is an act that is prohibited by labor law regulations. The important role of labor criminal law enforcement figures, namely Civil Servant Investigators (PPNS) at the Office of Manpower and Transmigration for DIY, through the judicial repressive stage, should continue to be massive. The existence of the PPNS institution in the Province of the Special Region of Yogyakarta is not only a major milestone in the enforcement of labor law but also plays a major role in strengthening the regional autonomy framework. The methodology used in this research is normative legal research which is conducted by studying and analyzing the legal principles, legal principles, and laws and regulations that apply in Indonesia. This article explores how the implementation of WLKP criminal law enforcement by PPNS amid the rampant disciplinary actions taken by companies in the Special Region of Yogyakarta.
- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana WLKP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tindakan indisipliner perusahaan terhadap pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan masih menjadi urgensi terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Pasalnya problematika pelaksanaan WLKP berdampak pada masalah ketenagakerjaan yang kerap dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi eksploitasi pekerja anak, tidak terpenuhinya jaminan sosial, waktu kerja yang melebihi batas dalam aturan serta pengupahan yang tidak layak. Pelanggaran tindak pidana WLKP ialah salah satu perbuatan yang melanggar aturan hukum ketenagakerjaan. Peranan penting tokoh penegakan hukum pidana ketenagkerjaan yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melalui tahap represif yustisial seharusnya terus dimasifkan. Keberadaan lembaga PPNS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya sebagai tonggak utama dalam penegakan hukum ketenagakerjaan namun berperan besar dalam memperkuat kerangka otonomi daerah. Metodologi yang penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan telaah dan analisis kaidah hukum, peraturan perundang-undangan beserta turunannya serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Artikel ini mengupas tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana WLKP oleh PPNS ditengah maraknya tindakan indisipliner yang dilakukan oleh perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.