PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TERITORIAL
| Main Authors: | Dewa Ayu Diah Ambarawati, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, Komang Febrinayanti Dantes |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
, 2022
|
| Online Access: |
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/52019 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/52019/22999 |
Daftar Isi:
- Territorial borders in a country is one proof that the country is already independent and has been recognized internationally. However, from direct observation as part of the international community, I feel that some are still experiencing disputes related to this territorial issue, especially from the issue of maritime territorial violations. So in resolving these disputes peacefully without any violence, especially in achieving world peace and order, it is necessary to have the role of courts run by the International Court of Justice under the auspices of the United Nations. This paper will explain further and in depth about the role of the International Court of Justice in resolving disputes over territorial violations.
- Perbatasan teritorial di suatu negara merupakan salah satu bukti bahwa negara tersebut sudah merdeka dan telah diakui secara internasional. Namun, dari pengamatan secara langsung sebagai bagian dari masyarakat internasional merasa bahwa beberapa negara masih mengalami sengketa terkait permasalahan perbatasan teritorial ini, terutama dari permasalahan pelanggaran teritorial laut. Maka dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut melalui jalur secara damai tanpa adanya kekerasan, terutama dalam mencapai kedamaian dan ketertiban dunia, perlu adanya peran pengadilan yang dijalankan oleh Mahkamah Internasional dibawah naungan PBB. Karya tulis ini akan menjelaskan lebih lanjut dan mendalam mengenai peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran teritorial.