KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENENTUAN BESAR UPAH PEKERJA BERDASARKAN PASAL 88 C UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
| Main Author: | Agus Surya Manika |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
, 2022
|
| Online Access: |
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/52010 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/52010/22991 |
Daftar Isi:
- Article 88C paragraph (2) of the Employment Creation Law which states that the governor can set a district/city minimum wage under certain conditions. So if further observed the use of the word "can" in Article 88 C Paragraph (2) causes multiple interpretations. Based on the description of the background above, the author can formulate two problems, namely How is the Wage System Arrangement in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower which has been changed to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? And how is the determination of workers' wages based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? the type of legal research used is normative. To analyze the legal materials that have been collected, several analytical techniques are used, namely description techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The conclusion of this research is that the regulation of the wage system in Law No. 11 of 2020 concerning job creation is that the type of wages is reduced, then the component of decent living is not included where the Job Creation Act is, and the length of service is not considered. Then the determination of the amount of wages for workers based on article 88 c of Law No. 11 of 2020 concerning job creation is that the Job Creation Law only provides for the obligation to set minimum wages at the provincial level, while at the district/city level it is optional or optional.
- Pasal 88C ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyebut gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Sehingga jika diamati lebih lanjut penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 88 C Ayat (2) menyebabkan terjadinya multitafsir. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan dua permasalahan yaitu Bagaimanakah Pengaturan Sistem Pengupahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Dan Bagaimanakah Penetapan upah pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat normatif. Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik analisis yaitu teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaturan sistem pengupahan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah jenis upah dikurangi, kemudian komponen hidup layak tidak dimasukkan dimana Undang-Undang Cipta Kerja, dan masa kerja tidak dipertimbangkan. Kemudian penetapan besar upah pekerja berdasarkan pasal 88 c Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah UU Cipta Kerja hanya memberikan kewajiban penetapan upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota sifatnya adalah opsional atau pilihan.