SISTEM PENDAFTARAN TANAH YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
| Main Authors: | Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, Hadhika Afghani Imansyah |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
, 2022
|
| Online Access: |
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/51181 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/51181/22683 |
Daftar Isi:
- The purpose of writing this journal is to provide analysis and research on a land registration system that provides legal certainty of land rights for owners of land rights. Whereas for legal certainty which is a manifestation of the Safe Principle, a positive publication system is needed that is supported by the role of village officials. This Positive Publication System will later protect legal subjects written in the land book complete with floor plans in order to avoid land dispute conflicts. However, in the event of a dispute, in this positive publication system, the legal subject whose name is listed in the land book even though they are not entitled to the land will still be protected while the injured party will be given compensation in other forms. Here the role of Pamong Desa is needed, in addition to assisting the community, but based on PP no. 24 of 1997, it has a task, one of which is to provide legal protection and certainty to land rights holders as well as to collect data on ownership of rights in the apartment system. This is certainly related to the Obligation of Land Owners to Report their Land Ownership to the Village so that it is properly inventoried as an asset used, not as an absentee item.
- Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis dan meneliti sistem pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi pemilik hak atas tanah. Bahwa terhadap kepastian hukum yang merupakan manifestasi dari Asas Aman diperlukan suatu sistem publikasi positif yang didukung oleh peran pamong desa. Sistem Publikasi Positif ini nantinya akan melindungi subjek hukum yang tertulis pada buku tanah lengkap dengan Gambar Denah guna menghindari konflik sengketa tanah. Namun jika terjadi sengketa, dalam sistem publikasi positif ini, maka subjek hukum yang namanya tercantum dalam buku tanah walaupun tidak berhak atas tanah tersebut akan tetap terlindungi sedangkan pihak yang dirugikan akan diberikan kompensasi dalam bentuk lain. Di sini peran Pamong Desa dibutuhkan, selain untuk mendampingi masyarakat melainkan apabila dilihat berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 maka memiliki tugas yang salah satunya ialah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah maupun pendataan kepemilikan hak pada sistem rumah susun. Hal ini tentu berkaitan dengan Kewajiban Pemilik Tanah untuk Melaporkan Tanah Kepemilikannya kepada Desa agar terinventarisasi dengan baik sebagai aset yang digunakan, bukan sebagai barang absentee.