Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas Transaksi Jual Beli yang di Tangguhkan (Baiul ‘Inah) di Baitul Maal Wat Tamwiil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pamekasan
Daftar Isi:
- Kata kunci: hukum ekonomi syariah, jual beli yang ditangguhkan (Baiul ‘Inah) Hukum Ekonomi Syariah adalah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Baiul ‘Inah adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Praktik baiul ‘inah yaitu nasabah menjual suatu barang kepada pihak BMT dengan harga tunai dan pihak BMT menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih mahal secara tangguh. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana praktik transaksi jual beli yang ditangguhkan (baiul ‘inah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas transaksi jual beli yang ditangguhkan (baiul ‘inah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, jenis ini dikategorikan penelitian lapangan (field research). Obyek yang dijadikan penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah pegawai BMT Sidogiri dan nasabah. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu, reduksi data, penyajian (display) data dan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Dalam praktiknya baiul ‘inah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri ialah dengan cara nasabah menjual barangnya kepada pihak bmt dengan harga murah secara tunai dan pihak bmt menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga mahal secara tangguh. Jadi akad ini adalah penjualan secara tunai yang dilanjutkan dengan pembelian kembali secara ditangguhkan. Kedua, Pada esensinya ba’i al inah tidak boleh diterapkan, karena mengandung unsur riba, dengan kata lain mengarah kepada rekayasa syariat (Hilah Al Syar’iyah). Diantara ulama yang melarang ba’i al-‘inah yaitu Imam Hanafi. Begitupun juga dengan Imam Malik dan Imam Hambali dengan alasan yang sama, yaitu karena termasuk cara memanipulasi riba. Imam syafi’i membolehkan transaksi tersebut, bukanlah transaksi jual beli dengan cara menggunakan satu transaksi mengandung dua akad jual beli, akan tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi’i jual beli yang diperbolehkan adalah dua akad jual beli yang masing-masing berdiri sendiri, dimana keduanya tidak saling terkait satu sama lain.