Pelaksanaan Compulsory Licensing Terhadap Paten Obat-Obatan Dalam Bidang Farmasi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Doha Declaration On The Trips Agreement And Public Health
| Main Author: | Samariadi |
|---|---|
| Format: | Masters |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Program Pascasarjana Universitas Riau
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.pps.unri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4061 http://lib.pps.unri.ac.id//lib/minigalnano/createthumb.php?filename=../../images/docs/Samariadi.PNG.PNG&width=200 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKPerkembangan dan kemajuan dalam bidang farmasi telah banyak berperan positif bagi kesehatan masyarakat. Namun invensi di bidang farmasi telah menimbulkan adanya hak eksklusif bagi pemegang paten. Hal ini menyebabkan harga obat-obat jenis ARV menjadi mahal. Hingga akhirnya lahir Deklarasi DOHA yang memberikan fleksibilitas terhadap paten obat melalui tindakan Compulsory licensing. Akses masyarakat dalam memperoleh kesehatan diri melalui mendapatkan obat yang layak menjadi permasalahan tersendiri di negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Sehingga bagi mereka yang mengidap penyakit-penyakit epidemic, seperti HIV/AIDS, Hepatitis yang memiliki tingkat pengobatan yang cukup sulit masih terbatasnya akses kepada obat-obatan paten.Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan compulsory licensing terhadap paten obat-obatan dalam bidang farmasi di Indonesia dikaitkan Deklarasi DOHA, kedua untuk mengetahui hambatan pelaksanaan compulsory licensing terhadap akses obat di Indonesia, ketiga untuk mengetahui upaya apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan compulsory licensing sehingga dapat mendukung akses kesehatan masyarakat..Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama pelaksanaan compulsory licensing di Indonesia masih belum maksimal dikarenakan hanya melaksanakan paten oleh pemerintah saja sedangkan ada program lisensi wajib yang juga bagian dari compulsory licensing, kedua hambatan-hambatan dalam pelaksanaan meliputi hambatan dalam aspek yuridis dan non yuridis, ketiga upaya yang seharusnya dapat dilakukan adalah melaksanakan kedua program compulsory licensing yang telah dilegalkan oleh undang-undang Paten Indonesia.Saran dari penulis yaitu, pertama hendaknya ada pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Paten dengan menyempurnakan pasal yang mendukung sepenuhnya akses kesehatan masyarakat, kedua adanya upaya optimalisasi industri farmasi melalui penunjukkan industri farmasi lain guna memproduksi obat-obat Antiretroviral selain kimia farma, ketiga hendaknya pemerintah menyempurnakan ketentuan teknis lebih lanjut dari program-program compulsory licensing seperti lisensi wajib, guna membantu tugas pemerintah melaksanakan tugas amanah UUD 1945 dalam memenuhi hak seluruh masyarakat..Kata Kunci : compulsory licensing – Pelaksanaan paten oleh pemerintah – obat antiretroviralABSTRACTDevelopment and progress in the fields of pharmaceuticals has many positive role for public health. But the invention in the pharmaceutical field has caused their exclusive rights to the patent holder. This caused the price of drugs to be expensive antiretroviral drugs. Until finally born DOHA Declaration which gives flexibility towards drug patents through licensing Compulsory actions.Access the public in obtaining personal health through getting drug that deserves to be its own problems in developing countries including Indonesia. So for those who suffer from epidemic diseases, such as HIV / AIDS, Hepatitis that has a level of treatment that is quite difficult still limited access to patented drugs.The purpose of this study is the first to find out how the implementation of the cmpulsory licensing of the patent medicines in the pharmaceutical field in Indonesia linked Declaration DOHA, both to know the resistance implementation of compulsory licensing to access the drug in Indonesia, the third to know what efforts should be done in the implementation compulsory licensing so as to support access to public health.Based on the results of the formulation of the problem, it can be concluded that the first implementation of compulsory licensing in Indonesia is still not maximized because only implement the patent by the government alone, while there is a program of compulsory licensing which is also part of compulsory licensing, the two obstacles in the implementation of covering obstacles in the juridical aspect and non-juridical, three attempts that should be done is to implement both compulsory licensing program which has been legalized by the Indonesian patent legislation.Advice from the author of, first there should be legal reforms in the Act Patent to enhance the article fully support access to public health, both their efforts to optimize the pharmaceutical industry through the appointment of other pharmaceutical industry to produce drugs Antiretroviral besides chemical pharma, three government should enhance further technical provisions of compulsory licensing programs such as compulsory licenses, in order to assist the government to implement the mandate of the 1945 task in fulfilling the rights of all people ..Keywords: compulsory licensing - Implementation of a patent by the government - antiretroviral drugs