Valuasi Ekonomi Eksternalitas Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat Dan Peran Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Merkuri (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Kecamatan Kokap Kulon Progo)
| Main Authors: | Larasati, Rininta; Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Universitas Sebelas Maret, Setyono, Prabang; Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Universitas Sebelas Maret, Sambowo, Kusno Adi; Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Universitas Sebelas Maret |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Terbitan: |
Ekosains
, 2012
|
| Online Access: |
http://jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/ekosains/article/view/263 http://jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/ekosains/article/view/263/248 |
Daftar Isi:
- Penggunaan merkuri (Hg) pada pertambangan emas rakyat di kecamatan Kokapterbukti telah mengkontaminasi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pembuangan tailingatau limbah yang tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Umumnya penambangmenolak menggunakan instalasi pengolahan limbah dikarenakan biaya operasional yangcukup besar. Penelitian ini melakukan valuasi pencemaran merkuri serta manfaat dan biayausaha penambangan emas rakyat tersebut dengan dan tanpa alat penangkap merkuri.Selengkapnya penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui nilai eksternalitas akibatpenggunaan merkuri dan kelayakan usaha pertambangan emas di Kokap Kulon Progo,2)Mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi dampak merugikan akibat pencemaranmerkuri dari pertambangan emas rakyat, 3) Menemukan faktor penghambat dalammenertibkan pertambangan emas rakyat dan merekomendasikan solusinya.Nilai eksternalitas divaluasi menggunakan metode biaya pengganti dan biayapemulihan, sedangkan peran pemerintah dianalisis dengan indikator pendekatan hukumlingkungan, produk hukum daerah, dan peran instansi daerah.Hasil penelitian nilai eksternalitas dengan metode biaya pengganti air PDAMmenunjukkan bahwa perkiraan rata-rata kerugian per rumah tangga yang airnya tercemarHg adalah 561.100 per tahun. Sedangkan perkiraan biaya pemulihan dengan menggunakanmetode in situ adalah Rp. 5.332.428.000. Dari hasil analisis terdapat 3 dari 5usaha penambangan emas rakyat menggunakan alat penangkap merkuri menjadi tidaklayak karena NPV dan B/C rasio < 1. Peran pemerintah daerah dalam penegakan hukumlingkungan, kelengkapan produk hukum daerah masih lemah. Sedangkan peran instansidaerah (KLH dan Disperindag dan ESDM) dalam hal pembinaan dan sosialisasi, sertapengawasan dan pemantauan dari hasil pengisian kuisioner hasilnya baik, hanya sajapada kenyataannya tidak disertai dengan tindakan tegas kepada para penambang yangmelanggar. Faktor penghambat dalam menertibkan pertambangan emas rakyat di Kokapantara lain belum ditetapkannya wilayah Kokap sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR), kurangnya kesadaran penambang tentang bahaya merkuri, dan tidak adanya tindakantegas dari pemda terhadap pelaku pencemaranKata kunci: pencemaran merkuri, eksternalitas, pemerintah daerah