Lihat Juga

• PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG RI BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 49/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA MENURUT UUD NRI 1945
  oleh: Tutik, Titik Triwulan
  Terbitan: (2013)
• Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010)
  oleh: Syahrul Fauzi
• Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law
  oleh: Trypu Vevianto, et al.
  Terbitan: (2011)
• Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam permohonan Pembatalan perkawinan Sejenis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
  oleh: Nina Diningrat
  Terbitan: (2020)
• Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan Sejenis Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
  oleh: NINA DININGRAT
  Terbitan: (2020)