PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
| Main Authors: | Liberthin Palullungan, Trifonia Sartin Ribo |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/171 http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/171/140 |
Daftar Isi:
- Indonesia is a country that implements a presidential system and a multi-party system jointly. The implementation of general elections has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The presidential threshold is a concept used in proposing candidates for President and Vice President. Proposals are made by political parties or joining political parties by general election participants. This article analyzes the application of the presidential threshold after the Constitutional Court decision Number 114 / PUU-XI / 2013. The purpose of this writing is to determine the application of the Presidensitial threshold after the Constitutional Court decision Number 14 / PUU-XI / 013, and to determine the impact of the Constitutional Court decision number 14 / PUU-XI / 2013 on political parties. The research method used is qualitative and conceptual normative research methods. Based on this article, it is known that the application of the presidential threshold in which political parties must obtain seats 20% of the number of seats in the DPR or 25% of the valid votes nationally in the previous DPR elections, so that making new or small parties will not be able to nominate the President and Vice President themselves, but parties can form a coalition.
- Indonesia adalah negara yang menerapkan secara bersama-sama antara sistem presidensial dan sistem multipartai. Pelaksanaan pemilihan umum sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presidential threshold merupakan suatu konsep yang digunakan dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan dilakukan oeh partai politik atau gabungaan partai politik oleh peserta pemilihan umum. Artikel ini menganalisis penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XI/2013. Tujuan penulisan ini adaah untuk mengetahui Penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/013, dan menegtahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap partai politik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif kualitatif dan konseptual. Berdasarkan artikel ini diketahui bahwa penerapan presidential threshold dimana partai politik harus memperoleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan DPR sebelumnya, sehingga membuat partai baru atau kecil tidak akan dapat mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri, tetapi partai dapat melakukan koalisi.