KONSEP PERADILAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
| Main Author: | Andi Arfan Sahabuddin |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/152 http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/152/110 |
Daftar Isi:
- In the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 97/PUU/2013, it is stated that the handling of The Regional Election disputes is no longer be the authority of the Constitutional Court. This raises a consequences, the Regional Election disputes wil be handled through the Special Judiciary. This study aims to analyze the concept of Regional Election disputes court. This study uses a normative method with statute approach. The result of this study shows that the formation of a Special Judiciary to handle the Regional Election disputes is a necessity because it is a mandate of the Law. In order for the handling of Regional Election disputes can be effective, the Special Judiciary should be under the State Administrative Court.
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa penanganan sengketa Pemilihan Kepada Daerah tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini membawa konskuensi, di mana sengketa Pemilihan Kepala Daerah akan ditangani melalui Badan Peradilan Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep peradilan sengketa Pemilihan Kepada Daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Peradilan Khusus untuk menangani sengekta Pilkada menjadi suatu keharusan karena hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang. Agar penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan dengan efektif, maka Badan Peradilan Khusus tersebut sebaiknya berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara.