Daftar Isi:
  • Penerapan good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabel, efisien, efektif, tanggung jawab, kemandirian dan kejujuran, sehingga mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahtraan rakyat. Penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif, Populasinya adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Tehknik sampel yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Purpsive Sampling, sampel yang diambil adalah 76 responden dari bagian Staf Akuntansi dan staf bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotabaru. Metode Statistik yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik F, uji t, dan uji koevisien determinasi. Hasil pengujian validitas seluruh item pertanyaan valid, kecuali item pertanyaan variabel x2.3, x3.5. x3.6 dan y4 dan y6. Hasil uji reliabilitas pertanyaan adalah reliabel, dari data uji t variabel x1 memiliki nilai signifikasi 0.035, variabel x2 memiliki nilai signifikansi 0,929 dan variabel x3 nilai signifikansi 0,37. Uji simultan F nilai signifikansi 0,029. Hasil uji Determinasi mempunyai nilai R Square sebesar 0,425. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Transparansi Publik tidak berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. dan secara bersama sama bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Transparansi Publik,dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.