ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN DI DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR 67/G/2012/PTUN.SMG JO. NOMOR : 57/B/2012/PT.TUN.SBY JO. NOMOR : 411/K/2013)
| Main Author: | Bariyati, Ida |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book Bachelors |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unissula.ac.id/5544/1/COVER.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/2/ABSTRAK.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/3/DAFTAR%20ISI.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/4/BAB%20I.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/5/BAB%20II.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/6/BAB%20III.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/7/BAB%20IV.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.unissula.ac.id/5544/ |
Daftar Isi:
- Penelitiantesisinibertujuanuntukmengetahuipelaksanaanputusansengketakepegawaian di DinasDinasPendidikan, PemudadanOlah Raga KabupatenTegal yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata belum dilaksanakan oleh Tergugat,hambatandansolusinya agar pandanganmasyarakattentangpenegakan di bidangHukumAdministrasi Negara yang sangatlemahdantidakberpihakkepada para pencarikeadilan.Penggugatmerupakanpihak yang lemahtakberdayadibandingkandengankekuasaanaparaturpenyelenggaraanpemerintah yang dilaksanakanolehbadanatauPejabat TUN yang mempunyaikewenanganmembuatkeputusan yang bersifatkonkrit, individual dan final. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, yaitupendekatan yang menggunakankonseplegispositivis yang menyatakanbahwahukumadalahidentikdengannorma–normatertulis yang dibuatdandiundangkanolehlembaga-lembagaataupejabat yang berwenang.Selainitukonsepinijugamemandang hukumsebagaisistemnormatif yang bersifatotonom, tertutupdanterlepasdarikehidupanmasyarakat. Adapunhasilpenelitian yang dapatpenulissampaikanadalahsebagaiberikut : yang pertama, PutusanPengadilan yang telahberkekuatanhukumtetapbelumdapatdilaksanakankarenaperbedaanpandanganantaraTergugat ( KepalaDinasDikporaKabupatenTegal ) denganputusan hakim PTUN, karenalegalitasTergugatdianggaptidakmempunyaikewenanganuntukmengeluarkanSuratTugasterhadap Penggugat, Tergugatdalammengeluarkankeputusan Tata Usaha Negara yang ditujukankepadaPenggugatsudahmendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang berlaku,kedua :Hambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim yang telahberkekuatantetapadalahsebagaiberikut : pertimbanganhukum hakim kurangtepatkarenamendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang tidaksesuaidenganfaktahukum yang ada, secarasubstansihukum, Undang-Undang PERATUN tidaktuntasmengaturpelaksanaanpenyelesaiansengketa Tata Usaha Negara baikdalamHukumAcaramaupunHukumMateriilnya, rendahnyaketaatandankepatuhanhukumTergugatdalammelaksanakanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapnamundemikianPenggugatjugaseharusnyaharusmenghormati proses peradilan TUN sampaiadanyaputusan hakim yang berkekuatantetap.Solusidarihambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim PTUN yang telahberkekuatanhukumtetapadalahsebagaiberikut : kecermatan hakim PTUN yang memeriksasengketa TUN dalammenerapkanhukumkarenapenyelenggaraanpemerintahan yang merupakanlapanganhukumpubliksangatluas, perlunyaperaturanpelaksanaan yang bersifatteknisdalampelaksanaanUndang – UndangPeradilan Tata Usaha Negaraterutamadalamhalupayapaksa yang ditujukankepadaTergugat yang merupkanBadanatauPejabat TUN, Kepatuhan para pihakterhadap proses peradilan TUN sangatmenunjangpelaksanaanputusan PTUN terutamaTergugatsebagaipenyelenggarapemerintahan. Kata kunci : Yuridis kontrol, Kepatuhan Hukum adalah syarat utama penegakan hukum