PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES UNTUK MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE”
Daftar Isi:
- Governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut yang diharapkan dapat melahirkan Good Governance untuk melayani masyarakat. Diantara indikator tercapainya Good Governance adalah berjalannya sistem pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Brebes yang merupakan satu kesatuan proses suatu pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah mengenai pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Penyelenggaran Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Brebes yang menjadi indikator untuk mencapai Good Governance. Sekaligus menganalisa hambatan yang ditemui dalam Pelaksanan Pelayanan Publik dan solusi apa yang diperlukan agar pelaksanan Pelayanan Publik dapat mencapai Good Governance. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa meskipun DPMPTS Kabupaten Brebes belum seutuhnya dapat terlaksana secara maksimal akan tetapi DPMPTS Kabupaten Brebes selalu mengupayakan hal yang terbaik dalam pelaksanan pelayanannya. Baik dalam hal pegawai pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Brebes yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi, transparansi, atau keterbukaan informasi, akuntabilitas atau tanggung jawab pegawai pelayanan, dan pemerataan pelaksanan pelayanan tanpa melihat status sosial. Dengan tercapainya hal-hal tersebut memang menjadi bukti pelayanan berbasis Good Governance telah terwujud Kata Kunci :Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengurusan perizinan dan non perizinan.