Lihat Juga

• Analisis hukum terhadap ketentuan perluasan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah menjadi 1 (satu) provinsi berdasarkan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah
  oleh: Nawa, Dea Marsella
  Terbitan: (2017)
• PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
  oleh: Wonte, Andreas
  Terbitan: (2022)
• Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  oleh: S.H, Nurhayati,, et al.
  Terbitan: (2017)
• Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau Dari Perspektif Pelayanan Publik
  oleh: THOHA, RAHMI ROSYADA
  Terbitan: (2019)
• PENERAPAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT, KEPALA DESA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DI KABUPATEN BANYUASIN
  oleh: holilah, Holilah
  Terbitan: (2018)