PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKPD KOTA PALEMBANG)
| Main Author: | ZURAIDAH, IDA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.polsri.ac.id/4835/1/Cover.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4835/2/Bab%20I.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4835/3/bab%20II.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4835/4/Bab%20III.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4835/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4835/6/BAB%20V.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4835/7/Daftar%20Pustaka.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4835/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirik apakah penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instasi pemerintah Kota Palembang , untuk melihat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan lima variabel yaitu, perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), evaluasi kinerja (X4) dan kejelasan sasaran anggaran (X5). Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 100 orang dari 50 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terlibat dalam penyusunan anggaran Pemerintah Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran evaluasi kinerja dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran serta pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.